Kalau berani Budi Gunawan harus ke KPK, buktikan dia bersih
Komjen Budi Gunawan pernah dapat sorotan soal rekening gendut.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, Hibnu Nugroho menilai Presiden Joko Widodo inkonsisten terhadap sistem penjaringan calon pejabat seperti yang dijalankan saat pembentukan kabinet.
"Rupanya Presiden tidak konsisten. Siapapun yang akan menjadi Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) tidak masalah asalkan melalui mekanisme atau sistem penjaringan dalam konteks pemerintahan yang bersih," kata Hibnu seperti dikutip antara.
Menurut dia, filter utama dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Akan tetapi, kata dia, calon Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR RI, yakni Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan tidak melalui mekanisme atau sistem penjaringan yang melibatkan KPK dan PPATK.
"Ini saya kira mencederai suatu sistem yang ada. Presiden Jokowi awalnya begitu menggadaikan semua unsur birokrat melalui penyaringan KPK dan PPATK, sekarang tidak melewati itu sehingga membuat kita kecewa," kata Hibnu.
Hibnu mengatakan bahwa siapapun calon Kapolri yang diusulkan Presiden tidak masalah asalkan harus melalui sistem yang ada. Oleh karena itu, dia sangat menyayangkan pengajuan nama Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tanpa melibatkan KPK dan PPATK.
Topik pilihan: Kapolri Sutarman | Mutasi Polri
"Apalagi isunya, dia (Budi Gunawan) bermasalah terkait rekening gendut. Karena itu perlu diklarifikasi lewat KPK dan PPATK," katanya.
Bahkan, Hibnu menyarankan jika Komjen Pol Budi Gunawan bersedia ditunjuk sebagai calon Kapolri, yang bersangkutan mengambil inisiatif agar penunjukan tersebut tetap melalui sistem yang melibatkan KPK dan PPATK sehingga tidak akan menjadi beban saat memimpin Polri. Sebelumnya Mabes Polri telah mengeluarkan surat yang bersangkutan mendapatkan kekayaan dengan wajar. Tapi jika surat seperti ini dikeluarkan KPK, tentu akan membuat publik lebih yakin.
Dia mengharapkan kasus penjaringan calon pejabat tanpa melibatkan KPK dan PPATK tersebut menjadi kesalahan yang kedua kalinya bagi Presiden Jokowi sehingga dapat mencederai keinginan masyarakat dalam konteks penegakan hukum.
Menurut dia, kesalahan serupa telah dilakukan Presiden Jokowi saat menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung beberapa waktu lalu.
-
Kapan Ujung Kulon Janggan buka? Ujung Kulon Janggan dibuka mulai pukul 07.00 hingga 18.00.
-
Kapan Ari Dono Sukmanto menjabat sebagai Kapolri? Dia menjabat antara 23 Oktober 2019 hingga 1 November 2019 alias 1 pekan 2 hari.
-
Kapan pengumuman calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Kapan Ganjar Pranowo menemani Kaisar Jepang berkeliling Candi Borobudur? Pada Kamis (22/6), Kaisar Jepang, Hironomiya Naruhito berkunjung ke Candi Borobudur.
-
Kenapa Ari Dono Sukmanto menjadi Kapolri? Saat itu Ari yang berkedudukan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri naik menjadi Kapolri sebagai pelaksana tugas.
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
Baca juga:
Eks Jubir Gus Dur sebut Jokowi tak paham cara pilih Kapolri
Komisi III akan cecar Komjen Budi Gunawan soal rekening gendut
Wasekjen PAN: Siapa pun dia, calon Kapolri harus clear!
Ini karir Komjen Budi Gunawan, dari ajudan Mega sampai bintang 3
Calon Kapolri kok harus ajudan Mega, apa engga ada yang lain?
Jokowi tak libatkan PPATK karena sadar calon Kapolri bermasalah