Kapan Jokowi Harus Keluarkan Perppu KPK?
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai Presiden Joko Widodo tidak perlu menunda mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Syamsuddin memiliki beberapa pilihan waktu yang tepat untuk Jokowi mengeluarkan Perppu.
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai Presiden Joko Widodo tidak perlu menunda mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Syamsuddin memiliki beberapa pilihan waktu yang tepat untuk Jokowi mengeluarkan Perppu.
Syamsuddin mengacu pada batas akhir revisi UU KPK akan otomatis berlaku. Yaitu 30 hari sejak disahkan DPR atau sekitar tanggal 17 Oktober mendatang. Syamsuddin menyarankan Jokowi untuk mengeluarkan Perppu setelah tanggal 17 Oktober. Namun, ada hitungan untung dan rugi jika Perppu dikeluarkan sebelum atau sesudah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Bagaimana menurut PKS, pertemuan Jokowi dengan para capres bisa membangun persatuan Indonesia? Dia menilai, jika pertemuan antara Jokowi dan ketiga kandidat capres terkuat itu terlaksana, maka persatuan Indonesia akan semakin baik. Sebab, seluruh tokoh terlihat bekerja sama membangun bangsa. "Bagus, saya senang itu. Itu berpikir matang dan dewasa. NKRI ini negara lagi baik-baik. Segala sesuatu kalau digabung dengan pemikiran-pemikiran positif untuk membangun NKRI ke depan itu positif."
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
Syamsuddin menilai, jika Jokowi mengeluarkan Perppu sebelum pelantikan, akan terganggu. "Mungkin ada khawatir pelantikan terganggu. Parpol tidak hadir," kata dia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/10).
Karena itu, Syamsuddin menilai paling baik Perppu dikeluarkan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober. Tetapi juga sebelum Jokowi mengumumkan kabinet baru. Dia mengatakan, legitimasi Perppu akan lebih kuat karena Jokowi mendapatkan mandat baru.
"Kenapa sebelum kabinet karena presiden punya bargaining yang kuat. Sehingga kita mesti bersabar tapi ya saya ingin optimis bahwa presiden nanti bisa menerbitkan Perppu setelah pelantikan dan sebelum penyusunan kabinet," tuturnya.
Selain itu, Jokowi juga memiliki opsi untuk Perppu. Syamsuddin mengatakan, bisa membatalkan keseluruhan, menunda pelaksanaan atau implementasi, dan membatalkan atau menolak sebagian pasal yang disepakati DPR dan pemerintah.
Syamsuddin menyarankan opsi kedua dan ketiga yaitu menunda atau membatalkan sebagian pasal yang mengancam independensi KPK.
"Poin saya adalah apabila presiden takut dengan pilihan yang pertama, beliau bisa pilih yang lain entah penundaan atau membatalkan hanya sebagian pasal yang sifatnya mengancam independensi KPK," kata dia
Semoga Jokowi dengar Survei LSI
Syamsuddin juga berharap, hasil survei LSI ini menjadi masukan bagi Jokowi dan didengar.
"Hasil survei LSI bisa nembus dinding Istana. Pak Jokowi mudah-mudahan ikut membaca, mendengar hasilnya bahwa masyarakat kita mayoritas menilai bahwa UU KPK hasil revisi justru melemahkan KPK," ujarnya.
Berdasarkan hasil survei LSI, 76,3 persen publik ingin Jokowi menerbitkan perppu. Survei juga menunjukkan bahwa Sebanyak 70,9 persen publik menilai UU KPK yang baru melemahkan KPK. Sementara, 18 persen menyatakan UU KPK baru menguatkan lembaga antirasuah.
Syamsuddin menilai UU KPK hasil revisi cacat prosedural dan substansi. Pasalnya, kata dia, revisi UU oleh DPR dibuat dengan suasana tertutup, tergesa-gesa, dan tanpa melibatkan KPK sebagai stakeholder utama yang diatur dalam UU. "Itu tentu cacat prosedural," ucapnya.
Sementara UU KPK cacat secara substansi lantaran bertentangan dengan visi Jokowi soal pemberantasan korupsi. Sehingga, Syamsuddin menilai dibutuhkan perppu untuk memulihkan visi Jokowi untuk menguatkan KPK.
"Tadi kan hasil survei menunjukkan UU KPK hasil revisi melemahkan KPK hampir 71 persen publik menilai. Jadi wajar kalay presiden yang punya komitmen menguatkan KPK memulihkan itu dengan perppu," jelasnya.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com