Kapolri sebut paham radikal masuk Indonesia seperti lewat jalan tol

Kapolri sebut paham radikal masuk Indonesia seperti lewat jalan tol. Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian menyebut demokrasi seperti dua sisi mata uang. Menurut jenderal bintang empat ini, demokrasi bisa bernilai positif, juga bisa negatif yang menimbulkan dampak mengerikan, dan bisa memecah kesatuan NKRI.

Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian menyebut demokrasi seperti dua sisi mata uang. Menurut jenderal bintang empat ini, demokrasi bisa bernilai positif, juga bisa negatif yang menimbulkan dampak mengerikan, dan bisa memecah kesatuan NKRI.

Hal ini disampaikan Tito saat menjadi pembicara di Forum Sinergitas Nasional bertema 'Membangun Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia dalam Bingkai Kebhinekaan' di Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Sabtu (19/11).

Acara dihadiri, Ketua DPRD Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar, Gubernur Soekarwo, Pangdam V Brawijaya, serta tokoh-tokoh politik dan beberapa Ormas Islam di Jawa Timur.

"Kita kan bicara tentang demokrasi dan kebhinekaan. Di antaranya kita menyampaikan, bahwa demokrasi yang ada sekarang ini mengandung nilai-nilai positif," kata Tito usai acara.

Mengapa positif, "Karena (demokrasi di Indonesia) penuh keterbukaan. Ada sistem cek and balance, antara pemerintah dengan pengawas-pengawas," lanjutnya.

Namun di sisi lain, masih kata dia, juga membawa dampak negatif, yaitu kebebasan yang terlalu bebas. "Itu (demokrasi negatif) juga menimbulkan kerawanan, karena menimbulkan primodialisme. Kembali kepada masalah kesukuan, keagamaan, lain-lain," ucapnya.

Paham-paham demokrasi negatif tersebut masuk ke Indonesia itu tanpa kendali. "Masuknya seperti jalan tol, paham-pahan radikal yang bukan asli Indonesia itu juga berbahaya. Radikal apalagi penuh kekerasan, terorisme."

"Dan kemudian berkembangnya itu tadi (radikalisme), kepentingan-kepentingan kelompok yang bisa mengemuka dengan alasan kebebasan berpendapat dan mengeluarkan ekspresi."

"Untuk itu perlu ada mekanisme kontrol, melalui rule of law, aturan-aturan hukum, baik aturan hukum di tingkat nasional, maupun di sini DPRD tingkat provinsi," ungkapnya.

Tito juga mengingatkan soal aksi bela Islam di Jakarta, yang dipicu oleh ucapan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait Surah Al Maidah 51. Aksi sebagai wujud demokrasi, bisa bernilai negatif jika ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politis.

Bahkan Tito menyebut, rencana aksi bela Islam jilid III pada 2 Desember nanti menyimpan agenda tersembunyi, bukan lagi soal tuntutan proses hukum Ahok. "Kalau proses hukum Ahok sudah jelas, polisi sedang memproses dan akan secepatnya dilimpahkan ke kejaksaan," tegasnya.

Sehingga, masih menurut Tito, jika dalam aksi 2 Desember nanti masih ada tindakan anarkis seperti aksi 411 (4 November), dia tidak segan untuk menindak tegas. "Apalagi jika sampai mengarah kepada tindakan makar, kami akan tindak tegas," tandasnya.

Baca juga:
Kapolri Tito: Kalau demo mengarah makar akan kami tindak
Kapolri akan pecat AKBP Brotoseno jika terbukti terima suap
Kapolri: Isu rush money 25 November hoax!
Rencana demo jatuhkan Jokowi, Kapolri minta masyarakat lebih cerdas
Kapolri ingin kasus Ahok berlanjut hingga pengadilan