Kapolri Tito: Khilafah bertentangan dengan Pancasila

Beberapa hari terakhir, agenda HTI di beberapa daerah pun batal digelar. Sebabnya, polisi tidak mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP).

Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara terkait masifnya gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kerap mengusung konsep khilafah. Tito menegaskan, konsep khilafah bertentangan dengan pancasila.

"Kalau seandainya itu dilakukan, khilafah ya itu bertentangan dengan ideologi pancasila. Kalau buat ideologi khilafah apa bisa pancasila," kata Tito di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/4).

Beberapa hari terakhir, agenda HTI di beberapa daerah pun batal digelar. Sebabnya, polisi tidak mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP).

Tanpa STTP itu, acara yang digelar oleh sekelompok masyarakat dianggap tidak berizin sehingga polisi punya kewenangan untuk membubarkan acara tersebut. Salah satu agenda HTI yang batal digelar adalah, saat HTI mengangkat tema 'khilafah kewajiban syar'i jalan kebangkitan umum' dan rencananya digelar di Jakarta pada Minggu (23/4) lalu.

"Kita memang tidak keluarkan izin STTP nya, karena banyak potensi konfliknya, jadi lebih baik kita larang," ujar Tito.

Selain itu, jenderal bintang empat ini pun menjelaskan alasannya tidak mengeluarkan STTP untuk acara tersebut. "Karena banyak ancaman dari berbagai pihak yang tidak suka, yang anti," ucap dia.

Gerakan HTI sendiri kerap dilarang oleh sejumlah ormas, di antaranya GP Ansor dan Banser NU. HTI dianggap bertolak belakang dengan NKRI. "Polisi kan tugasnya untuk mencegah konflik maka janganlah digelar acara itu," kata Tito.

Tito juga mengaku sudah komunikasi dengan Kementerian Koordinator Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) terkait hal itu. "Sedang dibicarakan di Polhukam," pungkas Tito.