Kasus BLBI, KPK perpanjang masa penahanan Syafruddin Temenggung
KPK memperpanjang masa penahanan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Syafruddin ditahan di rumah tahanan Klas I Jakarta Timur cabang KPK atas kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Sjamsul Nursalim.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Syafruddin ditahan di rumah tahanan Klas I Jakarta Timur cabang KPK atas kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Sjamsul Nursalim.
"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari, 9 Januari sampai dengan 18 Februari 2018," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (9/1).
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kasus korupsi? Sorotan kini tertuju pada Sirajuddin Machmud, suami dari Zaskia Gotik, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi ini? Untuk kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan guna kepentingan penyidik KPK. Sementara untuk satu tersangka lain yakni Direktur PT KIM, Karunia diharapkan agar kooperatif dalam pemanggilan penyidik KPK.
-
Apa yang dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jaksel dalam kasus korupsi timah? Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kapan kasus korupsi Bantuan Presiden terjadi? Ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020," tambah Tessa.
Febri menambahkan dalam mengungkap kasus skandal pemberian SKL terhadap para obligor ini, KPK setidaknya sudah memeriksa 71 saksi untuk tersangka Syafruddin. Mulai dari latar belakang advokat, direktur keuangan PT Tunas Sepadan Investama, mantan sekretaris wakil kepala BPPN, mantan menteri keuangan dan ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), staf khusus wapres, notaris, kepala BPPN hingga pihak swasta.
Dalam kasus ini Syafruddin menjadi tersangka dugaan korupsi dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap obligor Sjamsul Nursalim, pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang sudah bubar.
Diketahui, Syafruddin Arsad Temenggung ditetapkan sebagai tersangka atas penerbitan SKL BLBI, oleh KPK pada 25 April 2017.
Disebutkan bahwa Syafruddin yang saat itu menjabat sebagai kepala BPPN mengeluarkan surat keterangan lunas terhadap obligor BLBI pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).
Lebih lanjut, pada proses pendataan mengenai pengembalian pinjaman oleh obligor BLBI Syafruddin menetapkan Rp 1.1 triliun yang wajib ditagih kepada obligor. Sedangkan masih ada Rp 3.7 triliun yang seharusnya ditagih namun Syafruddin sudah mengeluarkan surat kewajiban pemegang saham atau disebut surat keterangan lunas.
Atas perbuatannya ini, Syafruddin disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Baca juga:
Tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung jalani pemeriksaan lanjutan kasus BLBI
KPK pertanyakan kebijakan Dorodjatun terhadap SKL BLBI
Dorodjatun Kuntjoro Jakti usai diperiksa KPK
KPK periksa Menko Perekonomian era Megawati terkait kasus BLBI
Mantan Menko Perekonomian kembali diperiksa KPK terkait kasus BLBI