Kasus Bupati Bogor Ade Yasin, KPK: Kemungkinan Besar Masih Terjadi di Daerah Lain

Ali juga mengingatkan soal kasus sebelumnya dalam perkara suap terhadap Auditor Utama BPK yang terjerat kasus serupa seperti Ali Sadli dan Rochmadi Saptogiri pada 26 Mei 2017 silam.

2022-04-28 18:19:47

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai jika kasus suap semacam pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 yang menyeret Bupati Ade Yasin masih kemungkinan terjadi di tempat lain.

"Modus-modus semacam itu, saat ini kemungkinan besar masih terjadi pula pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah lain," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (28/4).

Terlebih, Ali juga mengingatkan soal kasus sebelumnya dalam perkara suap terhadap Auditor Utama BPK yang terjerat kasus serupa seperti Ali Sadli dan Rochmadi Saptogiri pada 26 Mei 2017 silam.

Kasus itu terkuak dalam operasi tangkap tangan, dimana keduanya kedapatan menerima suap masing Rp 240 juta dan Rp 200 juta supaya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.

Alhasil mereka, Rohmadi telah dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Sedangkan rekannya Ali, divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan pada 2018.

"Untuk itu KPK mengimbau kepada setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk menghindari praktek suap dalam memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada proses pemeriksaan pengelolaan keuangannya," katanya.

"KPK juga mengingatkan otoritas pemeriksa keuangan agar tidak menyalahgunakan kewenangannya tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui praktik-praktik korupsi," tambahnya.

Disamping itu, Ali juga mengingatkan kepada para pejabat publik untuk tidak bermain-main dengan status WTP hanya demi pencitraan dengan rela melanggar hukum yang berlaku. Terlebih, sebagai pejabat publik dalam mengelola anggaran negara adalah amanah dari rakyat.

"Pengelolaan anggaran seharusnya dimanfaatkan dan dilaporkan secara akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Sehingga KPK juga berharap kepada masyarakat yang mengetahui informasi dan data terkait korupsi dengan latar belakang modus operandi semacam itu untuk mengadukan dan melapor kepada KPK," imbuhnya.

KPK Tetapkan Ade Yasin Tersangka

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka dugaan suap pengurusan audit laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021. Ade Yasin menjadi tersangka bersama sejumlah pihak lain.

Para tersangka lain adalah MA (Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor), IA (Kasubdit Kas Daerah BPK), AD Kabupaten Bogor, dan RT (PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor).

KPK juga menetapkan empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat yang menjadi tim auditor pemeriksa laporan keuangan Pemkab Bogor. Di antaranya,Anthon Merdiansyah (Kasub Auditor IV Jawa Barat 3 Pengendali Teknis),Arko Mulawan (Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor),Hendra Nur Rahmatullah Karwita (Pemeriksa), danGerri Ginajar Trie Rahmatullah (Pemeriksa).

"KPK selanjutnya melakukan penyelidikan dan menemukan adanya bukti permulaan yang cukup yang kemudian meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka, pemberi AY (Ade Yasin) Bupati Kab. Bogor periode 2018 s/d 2023," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi persnya, Kamis (28/4).

Ade Yasin bersama Maulana Adam, Ihsan Ayatullah, Rizki Taufik disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Ade Yasin akan menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan 16 Mei 2022.

(mdk/fik)