Kasus Covid-19 Tinggi, Gubernur Sumut Tolak Terapkan Lockdown
Dia mengungkapkan, penerapan lockdown juga akan memakan biaya yang sangat besar. Sedangkan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan masih rendah.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, menanggapi terkait wacana soal penerapan lockdown usai meningkatkan kasus positif Covid-19. Menurutnya, lockdown tak perlu dilakukan di Sumut karena bisa berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
"Saya dari awal tak membahas lockdown. Akibat dari Covid-19 itu persoalan ekonomi. Akibat dari ekonomi kita menjadi seteru sosial," kata Edy, Selasa (22/6).
-
Kenapa KPK memeriksa Eddy Hiariej? Eddy Hiariej diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.
-
Apa yang dilakukan KPK terhadap Eddy Hiariej? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan surat pencegahan ke luar negeri atas nama Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.
-
Kapan Eddy Hiariej diperiksa oleh KPK? Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Bagaimana KPK menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka? Hasilnya, Hakim menyatakan status 'tersangka' Eddy tidak sah karena tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHAP.
-
Mengapa KPK menunda pemeriksaan Eddy Hiariej? Eddy diketahui mengirim surat permohonan penjadwalan ulang karena sakit.
-
Kapan KPK akan memeriksa kembali Eddy Hiariej? "Informasi yang kami peroleh ada konfirmasi tidak hadir karena sakit. Kami akan jadwal ulang kembali dan akan diinformasikan kembali," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (7/12/2023).
Dia mengungkapkan, penerapan lockdown juga akan memakan biaya yang sangat besar. Sedangkan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan masih rendah.
"Persoalan lockdown ini biayanya tinggi. Itu siapa yang bisa mengawasi. Sumut banyak pintu tikus, contoh dari Tebing Tinggi ke Medan di lockdown di situ, lewat gunung dia bisa. Tak bisa seperti itu, jangan latah orang lockdown. Sumut juga lockdown," jelasnya.
Menurut Edy, langkah yang paling tepat saat ini adalah mengefektifkan Pembatasan Penerapan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
"Bed Occupancy Rate (BOR) kita buktinya sekarang hanya 35 persen. Kita tekan (melalui) PPKM. Benar-benar kita lakukan rill dari tingkat desa, camat, kabupaten," pungkasnya.