Kasus korupsi heli AW101, POM TNI blokir rekening Rp 139 miliar
Kasus korupsi heli AW101, POM TNI blokir rekening Rp 139 miliar. TNI dibantu KPK dan BPK bergerak mengusut kasus dugaan korupsi pembelian helikopter AW101. Polisi Militer telah melakukan penggerebekan di sejumlah tempat.
TNI dibantu KPK dan BPK bergerak mengusut kasus dugaan korupsi pembelian helikopter AW101. Polisi Militer telah melakukan penggerebekan di sejumlah tempat.
"Ada 4 lokasi yang digeledah. Kantor Diratama Jaya Mandiri di Sentul, di bidakara, rumah saksi swasta di bogor dan swasta di Sentul City," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di KPK, Jumat (26/5).
Dalam proyek Rp 738 miliar ini diduga para tersangka melakukan mark up dan merugikan negara hingga Rp 220 miliar. Polisi Militer telah memblokir rekening Rp 139 miliar milik Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang. Panglima akan membongkar sindikat ini sampai akar-akarnya.
"Uang-uang tunai yang disita akan bertambah pasti. tapi ini yang berhasil diamankan, pemblokiran rekening Rp 139 miliar," tegas Panglima TNI.
Kasus ini bermula tahun 2015 lalu saat ada rencana pengadaan helikopter kepresidenan. Namun Presiden Jokowi menolak helikopter Augusta Westland 101 ini. Walau ditolak presiden, anehnya helikopter ini tetap datang ke Indonesia. Keanehan kedua, speknya berunah menjadi helikopter angkut berat, bukan lagi helikopter kepresidenan. Terciumlah aroma dugaan korupsi.
Presiden Jokowi menegaskan kasus ini harus diusut tuntas. Panglima TNI pun menjalankan perintah presiden. Apalagi spek helikopter ini pun tak bisa digunakan sebagai helikopter angkut.
"Heli itu pintunya bukan rampdoor, padahal harusnya rampdoor dan helikopter PT DI harusnya bisa membuat heli seperti itu," tegas Panglima TNI soal kekurangan helikopter AW101 ini.
Berikut tiga orang anggota TNI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembelian helikopter AW101 ini.
1. Marsma TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat akte komitemn PPK dalam pengadaan barang dan jasa
2. Letkol Adm WW pejabat pemegang kas atau pekas
3. Perda SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu.
Baca juga:
Pembelian Helikopter AW 101 diklaim sudah sesuai prosedur
Korupsi pembelian Helikopter AW101, TNI tetapkan 3 tersangka
Pengadaan Helikopter AW101 rugikan negara Rp 220 Miliar
KPK dan TNI umumkan 3 tersangka pengadaan Heli AW-101 miliar rupiah
Siasat Panglima TNI kelabui tersangka korupsi Helikopter AW101
-
Apa yang dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jaksel dalam kasus korupsi timah? Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kapan helikopter Presiden Iran jatuh? Helikopter tersebut jatuh pada Minggu (19/5) saat Presiden Raisi dan rombongan kembali dari Provinsi Azerbaijan Timur setelah meresmikan proyek pembangunan dam.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kapan kasus korupsi Bantuan Presiden terjadi? Ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020," tambah Tessa.