Kebijakan Jokowi Pindahkan Ibu Kota Dinilai Bawa Kemajuan Besar
Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Isradi Zainal mengatakan, pemindahan IKN merupakan salah satu kebijakan besar yang lahir di era pemerintahan Jokowi.
Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara Kalimantan Timur (Kaltim), dinilai dapat membawa kemajuan besar bagi Indonesia.
Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Isradi Zainal mengatakan, pemindahan IKN merupakan salah satu kebijakan besar yang lahir di era pemerintahan Jokowi.
-
Siapa yang dijuluki sebagai Ibu Komando? Di bagian komentar, ada yang menyebut Juliana sebagai Ibu Komando.
-
Siapa yang menginginkan Palangka Raya jadi Ibu Kota? Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
-
Bagaimana Palangka Raya disiapkan menjadi calon Ibu Kota? Di tahun yang sama, Soekarno semakin optimis dan menggencarkan promosi Palangka Raya sebagai calon ibu kota negara. Keyakinan Soekarno sederhana, karena saat itu Pemerintah Republik Indonesia belum pernah membuat kota sendiri secara mandiri. Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka.
-
Kapan Palangka Raya ditetapkan menjadi calon Ibu Kota? Gagasan ini sebelumnya dilemparkan oleh Presiden Soekarno pada 1950-an lalu. Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
-
Siapa yang menganiaya ibu kandungnya di Pekanbaru? Pelaku insial H anak kandung korban, kejadian pengniayaan itu sudah lama, yakni pada Jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Tapi, videonya baru tersebar sekarang, makanya kami langsung gerak cepat ke rumah pelaku," kata Bery kepada merdeka.com.
-
Kenapa Palangka Raya gagal jadi Ibu Kota Indonesia? Adapun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kota Palangka Raya batal jadi ibu kota Indonesia. Pertama karena sebagian besar tanah di sana merupakan daerah gambut, sehingga kualitasnya akan sangat buruk untuk menunjang pembangunan ibu kota pemerintahan juga kebutuhan air. Kemudian, wilayah tersebut juga jauh dari pelabuhan dan harus memutar ke wilayah Sampit, Kalimantan Tengah dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan jarak masing-masing sekitar 4 jam. Pembangunan di Palangka Raya akan memakan banyak biaya, karena proses perkerasan tanah akan dilakukan berulang-ulang dan memakan waktu yang lama, sehingga pembangunan akan banyak yang tertunda.
Dia juga menyebut adanya IKN Nusantara yang digagas Jokowi dapat menciptakan dampak positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat. Terutama, lanjut dia, masyarakat yang tinggal di Kalimantan.
"Ini adalah salah satu kebijakan yang luar biasa, ini untuk masa depan Indonesia, masa depan Kaltim, masa depan dunia," kata Isradi, Balikpapan, Kaltim, Minggu (5/6).
Apalagi, diketahui dalam pembangunan IKN Nusantara lebih mengedepankan tiga pilar utama. Mulai dari mencerminkan identitas nasional, menjamin keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, serta mewujudkan kota modern.
Oleh karenanya dia menilai keputusan Jokowi begitu bijaksana, terlebih mendapat dukungan penuh dari masyarakat lantaran menghadirkan banyak kebermanfaatan.
Isradi mengatakan kinerja cepat Jokowi membuat rasa optimisme masyarakat terhadap kebijakan pemindahan IKN semakin kuat. Dengan begitu, kata dia, impian untuk menciptakan ibu kota yang merepresentasikan keadilan dan persatuan bisa segera terwujud.
Dia menyebut sebagian besar masyarakat sangat mendukung pemindahan ibu kota. Dia percaya kehadiran IKN di Pulau Kalimantan bahkan menghadirkan dampak positif yang signifikan.
"Antusiasme atau rasa optimis terkait Ibu Kota Negara masyarakat Indonesia mendukung," ujar Isradi.
Baca juga:
Kepala IKN: Pembangunan Ibu Kota Baru Melibatkan 200 Ribu Pekerja
Anggaran Sektor Infrastruktur di 2023 Capai Rp417,7 T, Termasuk untuk Bangun IKN
Hajatan Ke-495, Sekda DKI Bicara Soal Status Jakarta Tetap akan Jadi Pusat Ekonomi
Kerawanan IKN dari Serangan Udara, Panglima TNI: Alutsista Kita Masih Kurang Banyak
Kementerian ATR/BPN: Pembangunan IKN Tak Perlu Pengadaan Tanah
Luhut Bantah Pembangunan Ibu Kota Baru Minim Pendanaan