Kehadiran Polisi RW, KPU Sebut Bisa Jaga Ketertiban Masyarakat Jelang Pemilu 2024
Menurutnya, kehadiran Polisi RW bisa menjaga ketertiban masyarakat menjelang Pemilu 2024 nanti. Sehingga dapat menciptakan kondusifitas dan harmonisasi di lingkungan masyarakat.
Program 'Polisi RW' yang digencarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk hadir di seluruh daerah turut mendapat respon positif. Seperti disampaikan Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik.
"Terkait program tersebut kami mengapresiasi kebijakan strategis dari Kapolri yang menunjukan bahwa lingkungan masyarakat itu senantiasa dalam kondisi aman dan harmonis," katanya saat dihubungi, Rabu (24/5).
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Siapa yang memberikan apresiasi terhadap kebijakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terkait difabel? "Kebijakan Kapolri ini berhasil dijalankan dengan baik oleh As SDM Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Sebelumnya SSDM Polri juga sudah melakukan studi komparatif ke negara-negara yang memberikan peluang kepada difabel untuk bekerja menjadi anggota kepolisian," kata komisioner Kompolnas Poengky Indarti dalam keterangannya, Senin (26/2).
-
Bagaimana upaya Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam meningkatkan citra Polri di mata masyarakat? Untuk menyakini masyarakat jika Polri 'Tidak Anti Kritik', dibentuklah suatu program yang dekat dengan warga. Yakni 'Jumat Curhat', kegiatan interaksi langsung dengan warga ini dilaksanakan oleh seluruh personel di wilayah hukumnya masing-masing hingga petinggi Polri.Tak hanya itu, untuk lebih mendekatkan diri dengan warga. Polri pun juga membentuk 'Polisi RW', di setiap daerah atau wilayah. Bahkan, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran turun dan berkomunikasi langsung dengan warga.
-
Bagaimana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerapkan merit system? “Pak Kapolri ini benar-benar menerapkan merit system di tubuh kepolisian. Semua diseleksi berdasarkan kapasitas, dan semua diapresiasi berdasarkan capaian, bukan kedekatan. Bahkan kalau ada oknum yang melanggar pun sudah tidak kenal kata ampun, pasti langsung disikat habis. Ini yang selalu kita harapkan selama ini, Polri yang profesional dan dapat diandalkan,” tambah Sahroni.
Menurutnya, kehadiran Polisi RW bisa menjaga ketertiban masyarakat menjelang Pemilu 2024 nanti. Sehingga dapat menciptakan kondusifitas dan harmonisasi di lingkungan masyarakat.
"Karena hal itu (Polisi RW) dapat dirasakan, untuk kepentingan menciptakan ketertiban di masyarakat yang aman, kondusif dan harmonis. Kami sangat mengapresiasi kebijakan tersebut," ujarnya.
Berita terkait KPU bisa dibaca di Liputan6.com
Sebab, kata Idham, penyelenggara Pemilu 2024 adalah amanah konstitusi dalam menjaga demokrasi Indonesia. Artinya penyelenggara Pemilu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Saya sangat meyakinkan seluruh lembaga negara. Termasuk juga Polri itu akan mendukung Pemilu serentak 2024. Apalagi KPU sudah menandatangani nota kesepakatan atau MOU antara KPU dengan Polri," ucapnya.
"Dalam UU Pemilu, dijelaskan secara eksplisit bahwa Polri memiliki kewenangan untuk melakukan pengamanan situasi penyelenggaraan pemilu," tambah Idham.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya akan mengembangkan program polisi RW di seluruh wilayah Indonesia. Dia menjelaskan, hal itu guna merealisasikan satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan.
"Guna memenuhi jumlah Bhabimkatibmas Kami mencoba kembangkan Polisi RW yang saat ini telah dilaksanakan di Polda Metro Jaya," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (12/4).
Dia memaparkan dalam program polisi RW, nantinya akan ditempatkan personel polri dari berbagai fungsi kepolisian di setiap RW berdasarkan alamat tempat tinggal masing-masing personel Polri.
Penempatan personel polri tersebut, untuk meningkatkan dan ketertiban dalam rangka kepada masyarakat.
"Kami harapkan melalui kehadiran polisi RW mampu meningkatkan interaksi polisi dengan masyarakat untuk memecahkan masalah bersama di lingkungan RW," ujarnya.
Lebih lanjut, Listyo menyebut, berbagai kegiatan polisi RW akan dilaporkan melalui aplikasi Ada Polisi. Sehingga dapat menjadi bahan analisa Kasatker maupun Kasatwil.
"Ke depan, program Polisi RW akan kami kembangkan di seluruh wilayah Indonesia sehingga diharapkan mampu mengcover terkait dengan kebutuhan Bhabinkamtibmas. Sehingga peran dan fungsi Bhabinkamtibmas bisa terbantu oleh program polisi RW," tutupnya.
(mdk/fik)