Kejaksaan Agung dinilai tak bisa eksekusi IM2 sebelum PK keluar

Jika Kejagung tetap melakukan eksekusi dan ternyata PK untuk PT IM2 menang, maka hal itu dapat digugat secara perdata.

Pakar hukum pidana Universitas Pajajaran Romli Atmasasmita menegaskan, Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak bisa menyita aset PT Indosat Mega Media (IM2) dalam perkara kerjasama penyelenggaraan 3G antara PT Indosat dan IM2 di frekuensi 2.1 GHz. Sebab, dia menilai Kejagung harus menunggu perkara tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Dengan landasan kerugian negara tidak sah maka harus menunggu putusan Peninjauan Kembali (PK) turun. Karena mantan Dirut PT IM2 masih memiliki langkah hukum untuk mengajukan PK," kata Romli saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Selasa (30/6).

Saat ini, ada dua putusan kasasi yang saling bertentangan di kasus IM2. Pertama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 282K/PID.SUS/2014 tertanggal 10 Juli 2014 yang memutuskan mantan Dirut IM2 Indar Atmanto dijatuhi hukuman pidana selama delapan tahun, disertai denda sebesar Rp 300 juta dan kewajiban uang pengganti sebesar Rp 1,358 triliun yang dibebankan kepada IM2.

Di sisi lain, terdapat putusan kasasi Mahkamah Agung lain dengan Nomor 263 K/TUN/2014 tertanggal 21 Juli 2014 yang isinya menolak kasasi yang diajukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perkara IM2 yang menyatakan laporan BPKP tidak boleh digunakan.

Hal ini sejalan dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 28 Januari 2014 yang sebelumnya juga telah menguatkan keputusan PTUN yang telah memutus tidak sah dan menggugurkan keputusan BPKP bahwa ada kerugian negara Rp 1,3 triliun. Dengan putusan itu, putusan MA telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Alat bukti yang digunakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam semua tingkatan sebagai dasar perhitungan unsur kerugian negara tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan tidak dapat digunakan. Menurut Romli, Putusan kasasi MA yang memperkuat PTUN yang menggugurkan kewenangan BPKP harus dihormati.

Kejaksaan Agung harus menjaga marwah lembaga, KUHAP dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. "Dalam pasal tersebut dicantumkan negara harus menjamin bagi setiap warga negara tentang kepastian hukum yang adil di muka hukum," jelas Romli.'

Romli menilai, jika Kejagung tetap melakukan eksekusi dan ternyata PK untuk PT IM2 menang, maka hal itu dapat digugat secara perdata. Sebab Kejagung dianggap melakukan penyitaan secara ilegal.

"Jadi akan lebih bagus bila menunda eksekusi hingga putusan PK turun," pungkasnya.