Kelanjutan BPKTKI dan BNP2TKI ditentukan hari ini
KPK bersama 14 kementerian dan lembaga akan menutup atau mengganti badan yang mengurusi TKI.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama 14 kementerian dan lembaga bakal melanjutkan pembahasan ihwal penyelesaian polemik penanganan dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia pada Rabu (10/9). Dalam dialog itu, mereka juga bakal memutuskan bagaimana nasib Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (BPKTKI) Selapanjang dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).
Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah nampaknya pasrah terhadap rekomendasi KPK dan kesepakatan diambil dalam pertemuan lanjutan besok. Dia menyadari saat ini lembaganya sedang menjadi sorotan publik terkait buruknya pelayanan terhadap para perantau.
Khususnya soal adanya praktik memperdaya para TKI dengan cara memeras melalui berbagai modus, yakni memaksa menukarkan valuta asing dengan harga di bawah kurs, memaksa membuat asuransi, dan mengutip dengan paksa saban akan mengambil bawaan, dan menaikkan ongkos transportasi khusus TKI.
"Memang akan didalami besok, karena kami tadi juga menyampaikan beberapa pertimbangan fungsi BPKTKI sangat vital. Kalau harus dihapuskan harus ada masa transisi. Penanganan itu kalau dihapuskan siapa yang akan tangani? Itu saja," kata Gatot di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/9).
Gatot mengatakan selain persoalan pengurusan TKI, urusan ihwal balai pemulangan para pekerja migran itu juga terkait dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebab, sebagian aset BPKTKI adalah milik kementerian itu.
Namun, Gatot meminta apapun keputusannya tetap tidak menyalahi undang-undang. Sebab menurut dia, keberadaan BNP2TKI dan BPKTKI adalah amanat undang-undang dan pemerintah.
"Itu yang akan kita diskusikan besok. Bagi BNP2TKI akan terbuka. Siapapun yang akan tangani monggo. Penanganan oleh negara itu perlu. Itu semua kalau harus alih tugas monggo, kita terbuka saja. Intinya pemerintah harus hadir di bandara untuk menyelamatkan TKI bermasalah, sakit dan jenazah-jenazah," ujar Gatot.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menekankan pertemuan besok mesti menelurkan kesepakatan dan rangkaian aksi buat membenahi pelayanan TKI, dan menentukan sikap terhadap BNP2TKI dan BPKTKI.
-
Kenapa Kepala BP2MI bertemu Menkopolhukam? Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3). Kepala Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahyanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3/). Benny bercerita, pertemuan itu dalam rangka mengantisipasi maraknya kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya bermodus Pekerja Migran Indonesia (PMI). Untuk itu, perlu adanya kerja sama antar lembaga dengan kementerian.
-
Apa yang dilakukan oleh BP2MI untuk mencegah TPPO? BP2MI menyebut sosialisasi pencegahan agar terhindar dari TPPO akan terus dilakukan ke lembaga-lembaga pendidikan lainnya untuk mencegah jumlah korban TPPO bertambah.
-
Bagaimana Kemnaker berharap pembekalan TKS Pendamping TKM Pemula dapat meningkatkan kapasitas TKS? Melalui kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas TKS dalam melaksanakan tugas sebagai Pendamping TKM Pemula," kata Iwan Darmawan .
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Kapan Kemnaker menargetkan pemberdayaan TKM Pemula? Tahun 2023, Kemnaker menargetkan pemberdayaan kelompok usaha TKM Pemula sebanyak 11.000 kelompok atau sekitar 110.000 orang.
-
Apa yang istimewa dari mas kawin yang dipersiapkan Tiko untuk BCL? Meskipun Tiko adalah seorang ahli teknologi, dia sudah menyiapkan mas kawin istimewa buat Bunga Citra Lestari menjelang pernikahan mereka.
Sebab, dia berharap di kemudian hari tidak ada lagi terminal khusus TKI di Bandara Soekarno-Hatta. Alasannya adalah dengan adanya terminal khusus justru menjadi celah buat melakukan pemerasan terhadap pahlawan devisa itu.
"Sebenarnya itu dalam pengaturan terhadap tidak adanya terminal khusus TKI. Ukuran keberhasilannya adalah pengosongan terminal TKI. Jadi besok harus keluar program untuk disepakati sebagai quick wins program sampai Desember," kata Bambang.
Baca juga:
KPK sebut Kemenakertrans & BNP2TKI tak becus urusi TKI
KPK siap tindak lanjuti kasus pemerasan TKI
3 TKI asal Sukabumi dipulangkan setelah dapat gaji dan haknya
Ditawarkan gaji besar, 3 warga Sukabumi disekap di Malaysia
Kondisi prihatin calon TKI hidup di penampungan ilegal Ciputat