Kembali Tunjuk Yasonna Laoly Jadi Menkum HAM, Jokowi Beri Tugas Khusus
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya melaksanakan omnibus law sebagai kunci Indonesia maju.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita memilih kembali Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM lantaran memiliki pengalaman selama lima tahun menjabat di kabinet kerja periode I. Dia pun meminta Yasonna agar mengoreksi dan memperbaiki beberapa hal.
"Karena saya sudah tahu Pak Menteri ini lama, secara pribadi, ya saya sampaikan, saya tugasi untuk memperbaiki, untuk mengoreksi apa yang perlu diperbaiki," kata Jokowi saat berbicang bersama awak media, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana Bahlil Lahadalia masuk ke dalam kabinet Presiden Jokowi? Bahlil mengaku masuk kabinet Presiden Jokowi pada 2019 bukan dari usulan atau perwakilan Golkar.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan para ketua umum partai di koalisi Indonesia Maju? Salah satu yang dibahas dalam pertemuan adalah pematangan calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Surya Paloh mengenai jatah menteri di kabinet? "Saya kira Pak Prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri yang itu sudah rumusan, itu sudah muncul pembicaraan antara ketua umum partai politik terutama yang di Koalisi Indonesia Maju," kata Doli, saat diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/4).
Dia juga menegaskan dan memberi tugas khusus untuk Yasonna yaitu untuk menangani omnibus law. Bagaimana, kata Jokowi, Yasonna bisa merevisi 74 Undang-undang sekaligus. Sehingga kata dia bisa memperbaiki pelayanan publik.
"Pelayanan-pelayanan terhadap dunia usaha yang ada, sehingga betul-betul cipta lapangan kerja itu betul-betul konkret dilakukan termasuk juga yang berkaitan dengan perbaikan tata kelola yang ada di Lapas itu menjadi catatan yang saya berikan KPI (key performance index). Saya tidak banyak memberikan tugas-tugas yang berat. 1,2,3, tapi KPI setiap menteri jelas, ini, ini, ini itu saja," ungkap Jokowi.
Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya melaksanakan omnibus law sebagai kunci Indonesia maju. Pertama saat Jokowi pidato sumpah jabatan pada sidang MPR beberapa waktu lalu, kemudian yang kedua usai melantik para menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju.
Baca juga:
PDIP Bakal Bahas Pengganti Yasonna dan Juliari di DPR
Kembali Menjabat Menkum HAM, Yasonna Belum Mau Bahas Perppu KPK
23 Hari jadi Plt Menkum HAM, Tjahjo Akui Belum Bisa Pecahkan Rekor Mahfud MD
Yasonna Laoly Kembali Menjabat Menteri Hukum dan HAM
Kembali Jadi Menkumham, Yassona Ajak Jajaran Kerja Lebih Keras
Daftar Sementara Harta Kekayaan Para Menteri Jokowi, Paling Tajir Prabowo Subianto