Kemendagri ingatkan Pemda soal integrasi penerapan e-Planning
Salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan daerah yang berkualitas yakni penggunaan aplikasi perencanaan pembangunan daerah yaitu aplikasi e-Planning.
Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) memberikan amanat bagi daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, Kemendagri memiliki peran sebagai regulator, fasilitator dan evaluator untuk melakukan asistensi dan supervisi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Lebih lanjut Dirjen Bina Bangda, Diah Indrajati mengatakan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, Ia menekankan empat aspek yang dievaluasi secara nasional.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Apa yang disosialisasikan Kemendag? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum. Untuk itu, Kemendag menggelar sosialisasi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai ekspor pada Selasa, 18 Juli 2023.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta meningkat? Syafrin juga menuturkan peringkat kemacetan DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sebelumnya peringkat 46, kini menjadi peringkat 29.
"Pertama terkait ketepatan waktu penetapan dokumen rencana pembangunan daerah, kedua konsistensi antar dokumen rencana pembangunan daerah, ketiga program daerah yang mendukung prioritas nasional, dan keempat menyangkut partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah," kata Diah.
Menurutnya, permasalahan-permasalahan hasil evaluasi Kemendagri pada prinsipnya memiliki tugas yang perlu dilakukan bersama sebagaimana amanat Pasal 262 UU Pemda. Bahwa rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
Salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan daerah yang berkualitas yakni penggunaan aplikasi perencanaan pembangunan daerah yaitu aplikasi e-Planning. Aplikasi e-Planning sudah banyak diterapkan meski belum terstandarisasi dan belum sepenuhnya sesuai dengan tahapan dan mekanisme dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
"Penerapan e-Planning di daerah saat ini tidak terintegrasi antara tingkatan pemerintahan, sehingga kurang efektif dan efisien dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah," kata Diah Indrajati.
Pengelolaan aplikasi e-Planning yang telah dikembangkan daerah cenderung menghabiskan biaya yang cukup tinggi, karena setiap pemerintah daerah menganggarkan biaya maintenance aplikasi. Dari pembelian server, jaringan, biaya konsultan, biaya SDM pengelola aplikasi.
"Masih terdapat kendala bagi pemerintah daerah yang belum memiliki anggaran terkait dengan pembangunan aplikasi baru di daerahnya yang berkualitas," pungkas Diah.
Baca juga:
Mendagri minta RPJMD dan RKPD agar memperhatikan potensi bencana
Mendagri tegaskan pentingnya penerapan E-Planning dalam penyusunan RPJMD
Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dorong program strategis nasional
Bawaslu ingin KPU dan Kemendagri bertemu selesaikan masalah 31 juta pemilih
Jokowi janjikan dana operasional kelurahan, Mendagri sebut itu usulan Apeksi
Kemendagri tekankan pentingnya aspek perizinan untuk ciptakan tertib tata ruang