Kemenhan Benarkan Pembelian Alutsista Pakai Utang Luar Negeri, Dicicil 25 Tahun
Lebih lanjut ia menyatakan modernisasi alpalhankam adalah keniscayaan dan sesuai perintah Presiden pada Menhan.
Beredarnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang menimbulkan pro-kontra,
Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara mengenai hal tersebut. Dalam keterangannya, ia mengakui bahwa rencana pembelian dengan anggaran fantastis itu berasal dari pinjaman luar negeri.
-
Kapan Prabowo Subianto menghadiri Upacara HUT Polri? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadir dalam upacara HUT Polri ke-78, Senin kemarin.
-
Apa yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto bersama Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo? Prabowo duduk di kursi belakang pesawat F-16. Pilot membawanya terbang pada ketinggian 10.000 kaki.
-
Kenapa Prabowo Subianto dan Jenderal Dudung menggandeng tangan Jenderal Tri Sutrisno? Momen ini terjadi ketika ketiga jenderal tersebut sedang berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan atau tempat digelarnya gala dinner seusai mengikuti rangkaian parade senja atau penurunan upacara bendera merah putih.
-
Apa yang ditolak mentah-mentah oleh Prabowo Subianto? Kesimpulan Prabowo lawan perintah Jokowi dan menolak mentah-mentah Kaesang untuk menjadi gubernur DKI Jakarta adalah tidak benar.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Mengapa Susi Pudjiastuti bertemu dengan Prabowo dan Anies Baswedan? Meski capres telah diumumkan, hingga kini bakal cawapres belum terlihat hilalnya. Justru Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah bertemu dengan dua tokoh besar Prabowo dan Anies Baswedan.
Dahnil menyatakan pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari Pinjaman Luar Negeri ia mengklaim pembelian itu tidak akan membebani APBN.
"Mengapa? Karena pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil, serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN, dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (31/5).
Dahnil menyebut formula pembelian dari pinjaman itu belum final atau masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait. "Bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan," ucapnya.
Lebih lanjut ia menyatakan modernisasi alpalhankam adalah keniscayaan dan sesuai perintah Presiden pada Menhan.
"Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula modernisasi alpahankam melalui Reorganisie Belanja dan Pembiayaan Alpahankam," ucapnya.
Reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam, lanjutnya, rencananya akan dilakukan secara berkelanjutan melalui mekanisme belanja alpalhankam lima renstra dibelanjakan pada satu renstra pertama, yaitu 2020-2024 sehingga postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026, dan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044.
"Dengan formula ini, pada tahun 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan. Apabila dianologikan, formula belanja ini ibarat membangun rumah. Kita membiayai pembangunan rumah dalam waktu tertentu kemudian jadi satu rumah yang ideal, bukan membangun secara mencicil pembangunannya," jelasnya.
Adapun sebelumnya, Dahnil menyayangkan bocornya Raperpres yang belum final itu. Ia menyebut dokumen itu adalah rahasia dan pembocor sengaja melakukan untuk menyebar kebencian politik.
"Dokumen perencanaan pertahanan tersebut adalah bagian dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih berlangsung, sehingga kami sesali ada pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut menjadi alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa Political Jealousy (kecemburuan politik)," ujarnya.
Kemenhan menurut Dahnil akanmengusut siapa yang bertanggungjawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Gerindra Ungkap Peran PT TMI dalam Mega Proyek Alutsista Kemenhan
Polemik Belanja Alutsista Kemenhan, Jika Ditarik ke Belakang Belum Banyak Terpenuhi
DPR Desak Menhan Prabowo Jelaskan Perpres Alutsista dalam Rapat Terbuka
Rencana Belanja Alutsista Fantastis, Wamenhan Klaim Tak Ada Kenaikan Anggaran
Anggota Komisi I DPR Ingatkan Kemenhan Beli Alutsista Sesuai Kebutuhan