Kemenhub minta Grab dan Uber urus perizinan jika tidak mau ditindak
Menurut Plt Dirjen Perhubungan Darat Sugihardjo, Grab dan Uber belum mempunyai izin sebagai angkutan umum.
Plt Dirjen Perhubungan Darat Sugihardjo meminta transportasi online seperti Grab Car dan Uber Taxi untuk mengurus perizinan ke Kementerian Perhubungan. Menurutnya, Grab dan Uber belum mempunyai izin sebagai angkutan umum.
"Negara ini berdasarkan hukum, maka harus tunduk perundang-undangan. Posisi sekarang, Grab dan Uber belum ada izin angkutan, juga belum kerja sama mereka yang punya izin. Kerja sama sama operator yang punya izin resmi," kata Sugihardjo usai rapat di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (23/3).
Menurut dia, saat ini pihaknya memberikan waktu untuk perusahaan transportasi online tersebut untuk mengurus perizinan, pajak dan KIR. Oleh sebab itu, jika tak memenuhi persyaratan tersebut mereka akan ditindak tegas.
"Untuk pengurusan prasyarat akan mimpin rapat di Dishub DKI. Jam 15.00 WIB besok rapat lagi masa transisinya berapa lama. Apabila dalam masa transisi enggak terpenuhi maka kita tegakkan hukum yang berlaku. Kita lakukan prinsip adil," kata dia.
Kendati demikian, pihaknya akan memanggil Grab dan Uber untuk membahas perizinan. Mereka akan diberitahukan mengenai syarat apa yang harus dipenuhi.
"Badan usaha juga yang diajukan Grab dan Uber. Buat masalah apa saja yana harus dipenuhi agar mereka bisa dapat izin usaha. Kita akan bahas terkait waktu dan timeline. Itu akan kita jadikan patokan masa transisi," ujar dia.
"Sebelum masa transisi akan status quo. Berarti yang sudah terdaftar ya operasi. Tetapi kalau dia lakukan ekspansi enggak boleh. Tapi terhadap yang lama ya sudah enggak apa-apa. Mungkin, saya punya mobil pribadi. Bosnya tinggal pagi sampe malem dikerjasamakan Uber maka itu akan mikir mikir lagi. Jadi kita kasih kesempatan," sambung dia.
Baca juga:
Kemenhub minta GrabCar dan taksi konvensional tak berpolemik panjang
Ahok: Tak bisa tutup taksi online, mau kembali ke zaman batu?
Rudiantara: Jangan benturkan transportasi online dengan konvensional
Ini hasil pertemuan Grab, Uber, dan Kemenhub usai didemo sopir taksi
Di MKG, calon penumpang Blue Bird membeludak namun taksi 'hilang'
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana pemerintah membantu pemudik motor? Melihat animo masyarakat yang tinggi, pemerintah berupaya menjaga keselamatan pemudik motor. Salah satunya dengan menyediakan rest area di sejumlah titik.
-
Kapan Pertamina mengaktifkan layanan motorist? Tim motorist Pertamina selalu siaga selama 24 jam selama satuan tugas (satgas) Idulfitri aktif hingga 21 April mendatang sehingga kejadian seperti kendaraan kehabisan bahan bakar seperti ini bisa cepat ditanggulangi.
-
Kapan kewenangan penerbangan perintis diambil alih pemerintah pusat? “Sejak ada regulasi itu, kami di provinsi tidak bisa lagi menganggarkan subsidi angkutan udara. Karena tidak ada lagi kewenangannya di kami, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) juga ketat soal itu,” ungkap Heru kepada Tim Liputan Diskominfo Kaltim.
-
Siapa yang menggunakan layanan transportasi online di Indonesia? Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022, layanan transportasi online digunakan oleh 80 persen populasi Indonesia.