Full APBN, Wacana Subsidi Angkutan Udara Penumpang dan Barang dari APBD
Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Kaltim selama ini dibiayai oleh APBN.
Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kemenhub.
Full APBN, Wacana Subsidi Angkutan Udara Penumpang dan Barang dari APBD
Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Penerbangan perintis di Kaltim sendiri, melayani beberapa rute di antaranya, Samarinda – Long Apung (Malinau Kaltara), Samarinda – Datah Dawai (Mahakam Ulu), Datah Dawai – Melak, Samarinda – Maratua, Maratua – Berau, dan Samarinda – Kongbeng (Kutai Timur).
Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltim Heru Santosa menjelaskan, dahulu Subsidi Angkutan Udara Penumpang Penerbangan Perintis memang sempat didanai APBD Kaltim.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Bagaimana menurut Anies Baswedan asap bisa sampai ke Kalimantan? Selain itu, dia juga menegaskan kembali bahwa asap dibawa angin.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Apa yang paling signifikan di APBD Kaltim? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
-
Program apa yang digencarkan Kementerian ATR di Kutai Kartanegara? Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terus digencarkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Kenapa KPU Papua dan Papua Pegunungan sewa pesawat? 'Memang benar kami terpaksa menyewa pesawat karena tidak ada penerbangan terjadwal yang melayani Jayapura -Jakarta di malam hari,' Komisioner KPU Papua Pegunungan Theodorus Kossay, Selasa Malam (19/3), dilansir dari Antara.
Namun, sejak kewenangan penyelenggaraan penerbangan udara diambil alih oleh pemerintah pusat pada tahun 2014, Subsidi Angkutan Udara Penumpang Penerbangan Perintis sepenuhnya didanai oleh APBN.
“Sejak ada regulasi itu, kami di provinsi tidak bisa lagi menganggarkan subsidi angkutan udara. Karena tidak ada lagi kewenangannya di kami, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) juga ketat soal itu,” ungkap Heru kepada Tim Liputan Diskominfo Kaltim.
Pihaknya kini hanya mampu mengajukan usulan rute dan jumlah frekuensi penerbangan kepada Kementerian Perhubungan.
Alokasi anggaran Subsidi Angkutan Udara Penumpang Penerbangan Perintis dari APBN sendiri, sekitar Rp 19 - 20 miliar per tahun.
Kendati demikian, dikatakan Heru, Dishub Kaltim berencana untuk mengajukan usulan pembiayaan Subsidi Angkutan Udara dari APBD. Terutama untuk Subsidi Angkutan Udara Barang ke daerah-daerah remote area di Kaltim.
“Kami mengusulkan adanya subsidi barang melalui APBD, mempertimbangkan besarnya disparitas harga di daerah pedalaman. Dengan subsidi angkutan udara barang semoga bisa membantu, tapi sebelum itu tentu butuh koordinasi dengan OPD terkait,” terang Heru.
Wacana pembiayaan subsidi angkutan udara barang itu, menurut Heru masih dimungkinkan dengan alasan mendukung program daerah dalam kegiatan tertentu.
Selama tidak melangkahi regulasi penyelenggaraan penerbangan yang dipegang Pemerintah pusat.
“Saya dengar kalau untuk mendukung program OPD lain, bisa. Misal membantu Disperindagkop atau Biro Ekonomi untuk menekan inflasi.
"Tapi kebenarannya apa, rujukannya apa, butuh verivikasi. Kami masih menyiapkan kajiannya. Tapi melihat contoh di Kaltara itu bisa penyaluran APBD untuk subsidi ongkos angkut,” tambah Heru.
Wacana lain yang diusulkan adalah, mendanai Subsidi Angkutan Udara Penumpang Berau –Maratua melalui APBD dalam upaya mendukung program kepariwisataan. Rencana itu, sudah dibahas bersama oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melibatkan pihak airlines swasta.
Dikatakan Heru, intervensi pemerintah daerah diperlukan dalam mendukung program pembangunan.
Contoh itu sudah dilakukan Pemkab Kutai Barat yang menjalin kerja sama sengan pihak swasta untuk membuka kembali rute penerbangan Balikpapan – Melak yang sempat macet karena Pandemi COVID-19.
“Sedang dalam pembahasan juga, Pemkab Toraja menjalin kerja sama dengan airlines untuk membuka rute penerbangan Toraja- Balikpapan. Jadi memang ada celah itu, melalui APBD bisa mendanai, membantu membuka konektivitas daerah melalui transportasi penerbangan,” tutupnya.
