Kerap diprotes warga karena jalan rusak, para wali kota curhat ke Jokowi
Airin mengungkapkan para wali kota menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar pemerintah kota mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany mengaku pihaknya kerap mendapat protes dari masyarakat perihal masih ditemukannya kerusakan jalan.
Menurut wali kota Tangerang Selatan ini, permasalahan serupa juga disampaikan oleh sejumlah Wali kota lainnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Di mana Jokowi meninjau jalan rusak? Ruas jalan pertama yang ditinjau Jokowi adalah Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan.
-
Bagaimana Jokowi meninjau jalan rusak di Lampung? Menumpangi mobil Mercy Kepresidenan, Jokowi menelusuri jalan rusak tersebut. Tampak terlihat sebagian bahu jalan tidak beraspal. Lubang besar juga mewarnai jalan tersebut.
-
Kapan Jokowi meninjau jalan rusak di Lampung? Presiden Jokowi mengunjungi Lampung, Jumat (5/5). Jalanan rusak yang sempat viral pun ditinjaunya. Ruas jalan pertama yang ditinjau Jokowi adalah Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan. Jalan ini tampak rusak cukup parah.
-
Dimana Jokowi meninjau jalan rusak di Lampung? Presiden Jokowi mengunjungi Lampung, Jumat (5/5). Jalanan rusak yang sempat viral pun ditinjaunya. Ruas jalan pertama yang ditinjau Jokowi adalah Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan. Jalan ini tampak rusak cukup parah.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
"Masyarakat komplainnya ke kita (wali kota) langsung, misalnya kalau ada jalan rusak dan lainnya," kata Airin di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7).
Airin mengungkapkan para wali kota menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar pemerintah kota mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional.
Sehingga, kata Airin, pemerintah kota bisa melakukan perawatan dan pemeliharaan jalan di daerahnya masing-masing.
"Kita di daerah tingkat dua atau kota bisa mengalokasikan atau diberikan alokasi anggaran dari pusat dan kita yang melaksanakannya, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih, karena kalau aset pusat atau provinsi kita tidak boleh melakukan pemeliharaan," ucapnya.
Selain itu, menurut Airin, para wali kota juga menginginkan adanya penambahan PNS, mengingat setiap tahunnya terhadap PNS yang memasuki masa pensiun.
"Kita sudah usulkan, kita minta sebanyak-banyaknya, dari empat tahun berapa yang pensiun, hampir 400-an lebih (yang pensiun)," terang Airin.
Reporter: Hanz Salim
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Temui Jokowi, para wali kota minta ada dana untuk kelurahan
Jokowi bahas isu perbatasan hingga perlindungan TKI dengan Menlu Malaysia
Undang 32 wali kota, Jokowi jelaskan tekanan ekonomi dunia dan revolusi industri 4.0
Jokowi ibaratkan PKB seperti Prancis, Kroasia dan Belgia di Piala Dunia
Jokowi diharapkan pilih cawapres bersih dari masalah hukum
Cak Imin sebut JOIN bukti PKB sudah bekerja lebih dulu menangkan Jokowi