Ketua GP Ansor Surabaya Sebut ada 1 ASN dan 4 Tenaga Kontrak Pemkot Terlibat HTI

Ketua PC GP Ansor Kota Surabaya, HM Faridz Afif menyebut satu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan empat tenaga kontrak Pemkot Surabaya, disinyalir terpapar paham khilafah yang diusung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Padahal, ormas ini sudah dibubarkan Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

2019-03-22 21:25:03

Ketua PC GP Ansor Kota Surabaya, HM Faridz Afif menyebut satu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan empat tenaga kontrak Pemkot Surabaya, disinyalir terpapar paham khilafah yang diusung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Padahal, ormas ini sudah dibubarkan Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

"Kami mendapat banyak informasi tentang sejumlah ASN di Pemkot Surabaya yang disinyalir sebagai anggota dan simpatisan HTI. Kami sudah telusuri informasi itu dan valid," tutur Afif dalam rilisnya, Jumat (22/3).

Dari temuan Ansor Surabaya itu, lanjutnya, juga terindikasi ada ASN di lingkungan Pemkot yang tergolong tokoh HTI. "Orang inilah yang disinyalir menyebarkan paham khilafah di lingkungan Pemkot," tudingnya tanpa menyebut nama.

Atas temuan tersebut, Afif yang juga Panglima Banser Surabaya berharap ada langkah tegas dan terukur dari Wali Kota Tri Rismaharini untuk mengatasi penyebaran paham HTI di lingkungan kerjanya. Pihaknya juga siap memberikan data yang dimiliki bila diminta.

"Dari temuan awal kami ada satu yang berstatus ASN dan empat tenaga kontrak. Meski organisasinya sudah dilarang tapi mereka masih melakukan aktivitas organisasi seperti biasa. Karena itu, wali kota harus mengambil tindakan," tegasnya.

HTI resmi dilarang pemerintah lewat Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Alasannya, karena visi dan misi HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. "Mereka (HTI) ingin mengganti sistem NKRI dengan khilafah," tegas Afif.

Meski melakukan perlawanan hukum di pengadilan, usaha HTI kandas. Sebab pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan mereka.

Selain itu, menurut Afif, perlu dilakukan penelitian khusus (litsus) di lingkungan Pemkot Surabaya dengan menggandeng Polri, TNI maupun Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) untuk menemukan ASN yang terpapar paham khilafah maupun radikalisme.

"Bila nantinya ditemukan ASN yang terbukti menjadi anggota HTI, tentunya harus dilakukan pembinaan," kata pria yang juga maju Caleg DPRD Surabaya dari PKB tersebut.

Afif berharap, ada usaha deradikalisasi di lingkungan Pemkot Surabaya untuk meluruskan ASN yang terpapar paham khilafah dan radikal. Selain itu, pembinaan atasan kepada bawahan harus lebih intensif agar bila ditemukan ASN yang ada gejala terpapar paham terlarang dapat segera dibina.

"Kegiatan di masjid dan musala di lingkungan Pemkot harus dipastikan diisi oleh ulama atau ustaz yang sejuk. Kami siap membantu, Ansor memiliki Majelis Zikir dan Salawat (MDS) yang berisi para ulama muda," tandas Afif.

Baca juga:
Sejarah GP Ansor Jatim, Rakorwil Ditutup Khofifah dengan Pesta Durian di Grahadi
Istana Tindaklanjut Laporan GP Ansor Soal Kelompok Radikal Buat NKRI Bersyariat
GP Ansor Lapor Jokowi Ada Kelompok Radikal Afiliasi dengan Kontestan Pemilu
Temui Jokowi di Istana, GP Ansor Bahas Situasi Politik
Anggota DPR Desak Dubes Arab Minta Maaf Pada PBNU dan GP Ansor
Irwan, Anggota Banser NU Yang Tak Pernah Absen Jaga Natal

(mdk/cob)