Ketua Komisi II DPR Sepakat dengan Jokowi atas Wacana Pemindahan Ibu Kota RI
Menurut Amali, saat ini Jakarta juga sudah tidak memadai untuk menopang penambahan penduduk. Sehingga, lanjutnya, perlu dipisahkan antara kota pemerintahan dan pusat bisnis.
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali sepakat dengan rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ingin memindahkan ibukota dari DKI Jakarta wilayah lain. Alasannya, Jakarta sudah semakin ramai penduduk.
"Jadi saya mendukung itu karena memangkondisi Jakarta sebagai kota pemerintahan sekaligus sebagai pusat bisnis itu sudah sangat crowded," kata Amali pada wartawan, Selasa (30/4).
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kenapa Jokowi memanggil Menaker Ida dan Kakak Cak Imin? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
Menurut Amali, saat ini Jakarta juga sudah tidak memadai untuk menopang penambahan penduduk. Sehingga, lanjutnya, perlu dipisahkan antara kota pemerintahan dan pusat bisnis.
"Karena memang kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara, sebagai pusat bisnis itu sekarang ini sudah tidak memadai, tingkat kemacetan, kebutuhan akan hunian dan sebagainya. Kita belajar dari negara-negara lain yang akhirnya memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnisnya," ungkapnya.
Politikus Partai Golkar ini sadar pemindahan Ibu kota tidak bisa dilakukan secara instan. Kata dia, pemindahan Ibu kota ini serta perlu perencanaan yang matang.
Perencanaan tersebut, tambah Amali, meliputi lokasi pemindahan, daya dukung lokasi, serta pembangunan infrastruktur untuk menopang Ibukota yang baru.
"Apa saja yang masih harus disediakan. Kemudian perencanaan secara jangka panjang. Jadi jangan kita hanya sekadar memindahkan, tapi perencanaan tata ruang dan sebagainya tak kita persiapkan untuk puluhan tahun ke depan, jadi saya kira perencanaan-perencanaan itu dan itu ada di Bappenas," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyetujui rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Ini disampaikan Presiden Jokowi saat menanggapi laporan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengenai tiga lokasi alternatif ibu kota baru Indonesia.
Menteri Bambang dalam laporannya menyebut tiga lokasi alternatif tersebut yakni pertama tetap di Jakarta, kedua di sekitar Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Ketiga di luar Pulau Jawa.
"Kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ucap Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
(mdk/ded)