KLHK Rilis Pengawasan Koherensi Perencanaan Lingkungan Hidup di Delapan Provinsi
Pengawasan yang baru tersebut telah mendapatkan dukungan dari berbagai pengampu kepentingan internal KLHK maupun eksternal.
Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis pengawasan tematik yang menyasar dampak kerja satuan kerja (satker) KLHK terhadap kualitas lingkungan hidup di delapan provinsi.
Inspektur Wilayah (Irwil) III KLHK Sri Sultrarini Rahayu mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pengampu kepentingan terkait pengawasan tematik yang baru, Pengawasan Koherensi Perencanaan Lingkungan Hidup, yang akan diterapkan tahun 2025 di seluruh Indonesia.
- KLHK Ingatkan Peran Penting Industri dan Masyarakat Cegah Kerusakan Lingkungan
- Berkat Komitmen Menjaga Lingkungan, Kota Bontang Sabet Penghargaan ProIklim KLHK
- Anggap Peraturan Menteri LHK Tidak Tepat Hitung Kerugian Ekologis, Kubu Tersangka Kasus Korupsi Timah Beberkan Alasannya
- KPK Minta Tambahan Anggaran Rp117 Miliar di 2025
"Sosialisasi dilaksanakan terhadap seluruh jajaran satuan kerja (satker) KLHK dan pengampu kepentingan eksternal terkait di seluruh Indonesia, yang dilaksanakan secara hibrid pada delapan provinsi yakni Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Papua Barat," kata Yayuk dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/10).
"Sebelum sosialisasi, penyusunan Pedoman Pengawasan Koherensi Perencanaan Lingkungan Hidup diawali dengan konsultasi publik untuk menjaring berbagai permasalahan dari berbagai pengampu kepentingan", imbuhnya.
Pengawasan tematik yang selama ini telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal (Itjen) KLHK telah memberi perbaikan kepada kinerja satker KLHK, namun Itjen belum memperoleh gambaran dampak dari pelaksanaan kegiatan satker KLHK terhadap kondisi lingkungan hidup di daerah.
"Sasaran pengawasan mencakup perencanaan lingkungan hidup pada satker KLHK baik di pusat dan daerah, serta pemerintah daerah," paparnya.
Lebih lanjut, pengawasan yang baru tersebut telah mendapatkan dukungan dari berbagai pengampu kepentingan internal KLHK maupun eksternal.
"Pengampu kepentingan eksternal antara lain adalah Bappeda Provinsi Kaltim, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim, serta civitas akademika dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul)," ujarnya.
Melalui Pengawasan Koherensi Perencanaan Lingkungan Hidup, kata dia, diharapkan kegiatan pengawasan lebih efektif dan efisien, serta diperoleh gambaran kualitas lingkungan hidup yang utuh di suatu wilayah administrasi (provinsi), dan target kinerja program kualitas lingkungan satker-satker KLHK akan saling terhubung dan bersinergi.
"Hal ini merupakan upaya strategi tata kelola untuk mendukung reformasi birokrasi pemerintah dalam hal pelayanan publik," tuturnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak secara hibrid, yaitu Bappeda Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, , serta perwakilan dari 12 satker KLHK Kaltim dan Kaltara, antara lain Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup, Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan, Kepala BPDAS Mahakam Berau, Kepala BPKHTL Wilayah IV Samarinda, Kepala BKSDA Kaltim, serta Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda, Kepala Balai Taman Nasional Kutai, Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Samboja, Kepala Balai Pelatihan LHK Samarinda, Kepala SMK Kehutanan Samarinda, dan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang.