KLHK: Sejak 1990-2019, Luas Hutan Alam di Kalimantan Selatan Turun 62,8 Persen

Pada 1990 terdapat total luasan hutan 803.104 hektare (ha) dibandingkan 333.149 ha pada 2019, sedangkan luasan nonhutan pada 1990 tercatat 1.025.542 ha menjadi 1.495.497 pada 2019.

2021-01-19 20:47:38

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Karliansyah mengatakan, proporsi luas areal berhutan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Kalimantan Selatan terus berkurang. Proporsi luar areal tidak berhutan 81,8 persen yang didominasi pertanian lahan kering campur semak 21,4 persen, sawah 17,8 persen, dan perkebunan 13 persen.

"Jika kita perhatikan dari tahun 1990 sampai 2019 maka penurunan luas hutam alam itu sebesar 62,8 persen. Yang paling besar itu terjadi antara 1990 sampai 2000 yaitu sebesar 55,5 persen," katanya dalam konferensi pers, Selasa (19/1)

Pada 1990 terdapat total luasan hutan 803.104 hektare (ha) dibandingkan 333.149 ha pada 2019, sedangkan luasan nonhutan pada 1990 tercatat 1.025.542 ha menjadi 1.495.497 pada 2019. DAS Barito melewati beberapa provinsi di Kalimantan dengan total luas sekitar 6,2 juta ha dengan 1,8 juta ha atau 29 persen di area Kalimantan Selatan.

Karliansyah mengatakan lokasi banjir di sepanjang alur DAS Barito di mana kondisi infrastruktur ekologis atau jasa lingkungan pengatur air sudah tidak memadai sehingga tidak mampu menampung air yang masuk.

Banjir juga disebabkan faktor anomali cuaca dengan curah hujan sangat tinggi, dengan curah hujan harian 9-13 Januari 2021 adalah 461 mm atau meningkat dari rata-rata 394 mm pada Januari 2020.

Hal itu menyebabkan air masuk Barito 2,08 miliar meter kubik di mana kapasitas sungai kondisi normal 238 juta meter kubik.

Menurutnya, sistem drainase tidak mampu mengalirkan air dengan volume besar dan daerah banjir berada pada titik pertemuan dua anak sungai yang cekung dan morfologinya meander atau kelokan serta fisiografinya berupa tekuk lereng sehingga terjadi akumulasi air dengan volume besar.

Selain itu, lokasi banjir merupakan daerah datar dan elevasi rendah dan bermuara di laut sehingga merupakan daerah akumulasi air dengan tingkat drainase rendah, beda tinggi hulu dengan hilir sangat besar sehingga suplai air dari hulu dengan energi dan volume yang besar menyebabkan waktu konsentrasi air berlangsung cepat dan menggenangi dataran banjir.

Menurut Sesditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Hanif Faisol, pengurangan luas hutan itu terjadi karena dari 3,6 juta penduduk Kalsel, sekitar 2,7 juta hidup di daerah DAS Barito di Kalsel.

"Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana masifnya kegiatan pertanian dan perkebunan karet dan sawit mungkin sebagian di sana, yang ada di DAS Barito," tutupnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, banjir di Kalimantan Selatan kali ini disebabkan karena 50 persen lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batubara dan perkebunan sawit.

Menurutnya, curah hujan yang tinggi tidak akan menyebabkan banjir jika luas hutan primer dan sekunder tidak terkikis.

“Dari 3,7 juta hektar luas lahan di Kalimantan Selatan, 1,2 juta hektar dikuasai pertambangan, 620 hektar kelapa sawit,” kata Kisworo kepada merdeka.com, Senin (18/1).

Dia memaparkan, 33 persen lahan atau 1.219.461,21 hektar sudah dikuasai izin tambang, sementara 17 persennya atau 620.081,90 hektar sudah dijadikan perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, luas hutan sekunder 581.188 hektar dan luas hutan primer hanya 89.169 hektar.

“15 persen atau 234,492,77 hektar IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam) dan 6 persen atau 567.865,51 hektar IUPHHK-HT (Hutan Tanaman). Hutan sekunder hanya 89.169 hektar, hutan primer 581.188 hektar,” ujarnya.

“Sisa lahan hanya 29 persen,” ungkap Kisworo.

Oleh sebab itu, dia mendesak pemerintah untuk untuk mengevaluasi seluruh izin-izin alih fungsi lahan yang dikeluarkan. Sebab kata dia, alih fungsi lahan telah menyebabkan degradasi hutan. Dia meminta pemerintah untuk berani mencabut izin para perusahaan yang hasil audit nantinya terbukti memicu bencana banjir di Kalimantan Selatan ini.

“Saya mendesak Pak Jokowi untuk memanggil semua pemilik perusahaan, tambang, sawit, dan sebagainya. Kita juga mendesak agar dibuat Satgas atau komisi khusus untuk mereview dan mengaudit semua izin-izin itu,” tegasnya.

Kisworo mengatakan, banjir kali ini merupakan banjir terparah sepanjang sejarah.

"2006 Kalsel pernah banjir besar juga tapi tidak separah ini. Ini terparah, bukan salah hujan. Sekarang kalau musim hujan, banjir. Musim kering, karhutla," tutupnya.

Baca juga:
KLHK: Lokasi Banjir Kalsel Relatif Datar, Air Tidak Mudah Mengalir
Kementerian LHK Pastikan Hujan Ekstrem Faktor Utama Banjir di Kalimantan Selatan
Cuaca Kalsel Cerah, Warga Diimbau Tetap Waspada Banjir
CEK FAKTA: Benarkah Klaim Jokowi Soal Kalsel Terakhir Banjir Besar 50 Tahun Lalu?
Pimpinan MPR Desak Jokowi Tindak Tegas Pemilik Tambang & Kebun Sawit Penyebab Banjir

(mdk/fik)