Komentari Kultwit Mahfud MD soal FPI, Andi Arief Singgung Bisikan 'Jenderal Tua'
Beberapa jam kemudian, Mahfud MD menanggapi komentar Andi Arief.
Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi komentar elite Partai Demokrat Andi Arief. Ada sosok 'Jenderal Tua' yang disebut-sebut Andi Arief.
Awalnya, Mahfud melalui akun twitter pribadinya tengah menulis kultwit terkait kebebasan kelompok membentuk organisasi masyarakat (Ormas).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Apa yang diklaim oleh video tentang Mahfud MD dan DPR? Video tersebut mengandung narasi bahwa Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bersama DPR membongkar kebusukan hakim MK saat pelaksanaan Pilpres.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Skrng ini ada ada tdk kurang dari 444.000 ormas dan ratusan partai politik, jg tak dilarang. Mau mendirikan Front Penjunjung Islam, Front Perempuan Islam, Forum Penjaga Intelektual boleh. Prinsipnya asal tdk melanggar hukum. Yg bagus akan tumbuh, yang tak bagus layu sendiri," demikian tulis Mahfud di akun twitter pribadi @mohmahfudmd, seperti dikutip merdeka.com, Jumat (1/1).
"Dulu PNI berfusi dan bubar kemudian melahirkan PDI, PDIP, PNBK jg boleh. Dulu NU pecah sampai melahirkan KPP-NU jg boleh sampai akhirnya bubar sendiri. Partai Sosialis Indonesia yg dibubarkan era Orla jg melahirkan organisasi2 baru dan intelektual2 brillian jg boleh," sambung Mahfud.
Kemudian, Mahfud juga menyinggung pembentukan ormas Front Pejuang Islam.
"Ada yg tanya, bolehkah org mendirikan Front Pejuang Islam? Blh sh, asal tak melanggar hukum dan tak mengganggu ketertiban umum. Dulu Partai Masyumi bubar kemudian melahirkan Parmusi, lalu PPP, Masyumi Baru, Masyumi Reborn, dan kemudian ada DDII yg legendaris. Scr hukum boleh," tulisnya.
Rupanya, cuitan terkait 'Front Pejuang Islam' membuat Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief tertarik untuk mengajak diskusi.
"Mudah-mudahan Pak Prof @mohmahfudmd mau berdiskusi dan mendengarkan civil society yang pasti tak menjerumuskan, ketimbang mendengar pandangan-pandangan yang bisa menyesatkan dari jendral tua yang sudah terbukti menyesatkan dan melanggar HAM," cuit Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya @Andiarief__ .
Beberapa jam kemudian, Mahfud MD menanggapi komentar Andi Arief.
"Jenderal Tua yg mana, Dinda? Bnyk jenderal senior yg sering berdiskusi dgn sy spt Pak SBY, Pak Prabowo, Pak LBP, Pak Tri, Pak Saiful S. 2 hr lalu sy malah dpt kartu greeting dari Pak SBY yg berlatar foto alam yg sangat indah hsl potretan Almrhm Bu Ani SBY. Hormat utk Pak SBY," balas @mohmahfudmd.
©2021 Twitter Mahfud MD
Malah, Mahfud menjawab celotehan netizen lain yang ikut berkomentar.
"Dinda? Hahaha bs aja si prof," cuit akun @anakindonesiap.
Yang langsung dibalas Mahfud,"Andi Arief itu junior saya di kampus biru UGM Yogya."
Baca juga:
Menko Polhukam Soal FPI Ganti Nama: Boleh, Asal Tidak Melanggar Hukum
Kisah Mahfud MD Tawar Menawar dengan Presiden saat Diminta Jadi Menteri Pertahanan
Pantang Menyerah FPI, Dibubarkan Pemerintah, Langsung Gaspol Ganti Nama
Kejati Jatim Terima Berkas Kasus Lima Anggota dan Simpatisan FPI Teror Mahfud MD
Fakta-Fakta di Balik Keputusan Pemerintah Hentikan Kegiatan FPI
HTI dan FPI Berhenti di Era Jokowi