Komisi IX Desak Jokowi Terapkan PSBB atau Lockdown Pulau Jawa
DPR RI mengingatkan pemerintah bahwa lonjakan Covid-19 telah masuk tahap darurat. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris bahkan meminta Presiden Jokowi segera menerapkan PSBB total.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDIP Charles Honoris meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara nasional. Menurutnya, PPKM Mikro tidak lagi efektif dengan melihat angka kasus harian Covid-19 yang terus mencetak rekor belakangan ini.
"Untuk menyelamatkan hilir yang nyaris kolaps, Presiden Jokowi perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya lockdown di Pulau Jawa, yang berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran, kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu," katanya, Minggu (27/6).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Siapa yang menyampaikan solusi mengatasi kesenjangan pasar kerja di hadapan Komisi IX DPR? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I DPR RI, pada Selasa (14/11/2023).
-
Bagaimana Komisi XI DPR mendorong pencegahan pinjol ilegal? Selain masyarakat, politikus Partai Golkar ini juga mengingatkan OJK untuk menindak pinjol ilegal yang marak di tengah masyarakat. Maka dari itu, jumlah pengaduannya terus meningkat. Hingga 28 Maret 2024, OJK mencatat pengaduan terkait pinjol ilegal mencapai 4.985 aduan. Dimana, OJK juga telah memblokir 311 pinjol ilegal sejak awal tahun ini. "Karenanya, kami terus mendorong upaya penindakan ini untuk menciptakan industri pinjol yang aman dan produktif.
"Kalau pembatasan mobilitas besar-besaran tidak dilakukan di hulu, maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apa pun di hilir tetap tidak akan memadai," sambungnya.
Belum lagi, kata politikus PDIP ini, tidak semua provinsi memiliki kapasitas fasilitas kesehatan yang sama. Kondisi faskes di Pulau Jawa tentu berbeda dengan di Indonesia Timur.
"Kita tentu tidak ingin, jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran, provinsi lain seperti di Indonesia Timur, yang BOR faskesnya saat ini masih hijau, menjadi kacau balau seperti faskes Pulau Jawa sekarang," ucapnya.
Charles melihat, faskes di hilir tak akan kuat meredam lonjakan bila angka penularan dari hulu sangat deras. Maka dari itu, derasnya penularan Covid di hulu harus diredam sedini mungkin dengan pembatasan sosial besar-besaran
"Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat, dan akhirnya kita semua tersapu 'banjir bandang' yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kiita tanggulangi," pungkasnya.
Baca juga:
VIDEO: Anies Keluarkan 11 Poin Penting, Simak Aturan Terbaru PPKM Mikro di Jakarta
Membandingkan Kebijakan Tarik Rem Darurat Anies Saat PSBB dan PPKM Mikro di DKI
Akui Tak Punya Anggaran, Ini Kata Ridwan Kamil soal Wacana Lockdown
Depok Keluarkan Aturan Tak Boleh Makan di Tempat dan Mal Tutup Jam 19.00 WIB
Anggota DPR Desak Pemerintah Berlakukan PSBB, Bahkan Lockdown Total
Jakarta Didesak Lakukan PSBB Ketat, Pemprov Koordinasi dengan Pemerintah Pusat