Komisi Yudisial Sebut Pendaftar Calon Hakim Agung 2021 Terbanyak Selama Seleksi
Jumlah pendaftar tersebut adalah laki-laki sebanyak 116 orang dan perempuan 28 orang. Kemudian terkait profesi calon hakim agung yang mendaftar juga beragam, mulai dari hakim, akademisi, pengacara, dan lain sebagainya.
Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia mengatakan pendaftar calon hakim agung tahun 2021 yang terkonfirmasi merupakan jumlah terbanyak sepanjang lembaga ini membuka seleksi yakni mencapai 144 orang.
"Ini merupakan pendaftar terbanyak selama Komisi Yudisial melakukan seleksi calon hakim agung meskipun dalam situasi pandemi," kata Ketua KY Prof Mukti Fajar Nur Dewata di Jakarta, Kamis (25/3).
-
Apa yang dijelaskan oleh KY kepada Komisi III DPR tentang seleksi calon hakim agung? Surat yang ditandatangani Ketua KY Amzulian Rifai (4/9) itu intinya menyatakan bahwa seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait.
-
Apa yang di Apresiasi Komisi III dari Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat.
-
Kenapa Komisi III DPR menolak semua calon hakim agung yang diusulkan KY? Fraksi-fraksi di parlemen menyatakan ada kesalahan mekanisme seleksi karena KY meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat."Ada beberapa hal yang kami tangkap alasan penolakan semua calon hakim agung yang disampaikan oleh KY kepada DPR: ada isu calon hakim agung tidak memenuhi syarat tiga tahun sebagai hakim tinggi, ada juga isu bahwa calon hakim agung tidak memenuhi syarat 20 tahun sebagai hakim," ucap Anggota KY Sukma Violetta pada konferensi pers itu.
-
Bagaimana cara Komisi Yudisial menindaklanjuti isu skenario tunda pemilu? Munculnya isu penundaan pemilu, KY memanggil hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait putusan penundaan Pemilu 2024. Implikasi dari penundaan ini adalah memunculkan ketidakpastian politik, potensi timbulnya konflik, serta meragukan legitimasi pemerintahan berikutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan penundaan ini antara lain adalah keputusan dan interpretasi hukum yang diambil oleh hakim PN Jakpus. KY melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keadilan dalam proses hukum, termasuk melakukan komunikasi dengan Mahkamah Agung terkait aspek perilaku hakim yang terkait.
-
Siapa yang menyampaikan klarifikasi soal seleksi calon hakim agung ke Komisi III DPR? "Surat itu disampaikan tadi pagi, tentunya langkah ini diambil untuk membangun kembali komunikasi dengan DPR, untuk meluruskan kesalahan persepsi," ucap Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat konferensi pers di Kantor KY RI, Jakarta, Jumat (6/9).
-
Apa tugas Arsul Sani di Komisi II? Tugas Arsul di Komisi II untuk memperkuat suara dan sudut pandang PPP terkait agenda revisi undang-undang dan pemilu.
Jumlah pendaftar tersebut adalah laki-laki sebanyak 116 orang dan perempuan 28 orang. Kemudian terkait profesi calon hakim agung yang mendaftar juga beragam, mulai dari hakim, akademisi, pengacara, dan lain sebagainya.
Berdasarkan kamar yang dipilih, 47 orang memilih kamar perdata, kamar pidana 81, kamar tata usaha negara 12 orang, dan kamar militer sebanyak empat pendaftar.
Selama rangkaian seleksi, KY hanya melakukan tahapan sosialisasi luar jaringan (luring) di tiga kota besar, yakni Jakarta, Medan, dan Surabaya. Hal itu disebabkan pandemi COVID-19 yang belum mereda.
Seperti dilansir dari Antara, Mukti mengatakan, lembaga tersebut hingga Jumat (26/3), masih akan menunggu para pendaftar calon hakim agung melengkapi berkas atau dokumen yang disyaratkan.
Seleksi calon hakim agung tersebut untuk memenuhi permintaan Mahkamah Agung (MA) sesuai surat Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial Nomor 7/WKMA-NY/SB/2/2021 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada MA.
Melalui surat tersebut, MA membutuhkan 13 hakim agung terdiri dari dua orang untuk kamar perdata, delapan orang untuk kamar pidana, satu orang untuk kamar militer, dan dua orang untuk kamar tata usaha negara khusus pajak.
Terkait rangkaian seleksi administrasi dimulai 24 hingga 30 Maret 2021, pengumuman administrasi 31 Maret, seleksi kualitas 14 April hingga 16 April, seleksi kesehatan dan kepribadian 6 Mei hingga 30 Juli, wawancara 3 hingga 6 Agustus, dan pengusulan ke DPR untuk uji kelayakan dan kepatutan 9 Agustus 2021.
Baca juga:
Makalah Diduga Plagiat, Seleksi Hakim Agung Triyono Dihentikan Komisi III DPR
Komisi III DPR Uji Kelayakan 7 Calon Hakim Agung
Komisi Yudisial Umumkan Calon Hakim untuk Diusulkan ke DPR
Hakim Agung Dudu Duswara Meninggal Setelah Terkonfirmasi Covid-19
KY Sebut 178 Orang Daftar Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA
Ratusan Kursi Kosong Warnai Pengesahan Hakim Agung di DPR