Komnas HAM kecam pernyataan Sultan soal 'separatis di Yogyakarta'
"Pernyataan Sultan Ini bisa dimaknai sebagai titah raja oleh warga Jawa yang menganggap sultan adalah rajanya," ujarnya.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai mengecam pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang tersebar di sebuah media dengan judul 'Jangan Ada Separatis di Yogyakarta'. Menurutnya pernyataan tersebut merupakan multi tafsir mengingat diucapkan oleh Sultan yang juga merupakan seorang raja.
"Pernyataan Sultan itu bias, karena mengundang multitafsir, " ujar Natalius Pigai dalam keterangan pers di Yogyakarta, Rabu (20/7).
Natalius Pigai menjelaskan Sultan HB X itu memiliki tiga kedudukan. Kedudukan tersebut ialah sebagai Gubernur, sebagai tokoh nasional, dan sebagai raja Ngayogyakarta Hadiningrat.
Menurut Natalius Pigai, pernyataan Sultan yang mengatakan 'Jangan Ada Separatis di Yogyakarta' tersebut bisa dimaknai oleh rakyat Yogyakarta sebagai sabda dari seorang sultan sebagai raja Kraton.
"Pernyataan Sultan Ini bisa dimaknai sebagai titah raja oleh warga Jawa yang menganggap sultan adalah rajanya," ujarnya.
Natalius Pigai melanjutkan, permasalahan lain dari pernyataan itu adalah yang ditunjuk sebagai separatis itu menggeneralisir semua mahasiswa Papua di Jogja. Karena tidak disebutkan oknum yang ditunjuk.
"Dan Sultan menyebutnya mahasiswa Papua, itu terlalu umum, tidak ditujukan pada individu atau oknum tertentu.
Dengan adanya pernyataan multitafsir yang sudah tersebar di masyarakat Yogyakarta, maka menimbulkan ancaman pada mahasiswa Papua di Jogja. Hal itu juga mengancam kehidupan keberagamaan di Yogyakarta.
"Makanya dari opini publik yang terbentuk dari pernyataan tersebut akan ada 25 ormas yang akan menemui Sultan membahas sepatisme di Yogyakarta."
Menurut Natalius, semestinya gubernur DIY sebagai pemerintahan memastikan perlindungan warganya akan penegakan HAM. Pemerintah tidak bisa melarang pendapat, pikiran dan perasaan seseorang.
"Pemerintah tidak bisa melarang pendapat pikiran dan perasaan seseorang, meskipun pendapat itu bertentangan dengan pendapat umum, misalkan soal PKI, terorisme, dll," ujarnya.
Untuk itu Natalius Pigai meminta Gubernur DIY mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Itu dilakukan untuk menjaga keberagaman kehidupan di Yogyakarta. "Untuk itu semestinya gubernur harus mengklarifikasi ucapannya," ungkap Natalius Pigai.
-
Siapa yang kuliah di Jogja? Perempuan yang tidak diketahui namanya itu kerap berdoa agar diberi kekuatan untuk selalu mencari nafkah demi keluarga. Terutama anaknya yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Yogyakarta.“Anak saya juga kuliah di situ, di Jogja. Sekarang semester akhir, makanya saya ada di sini itu karena ya butuh biaya,” ucap perempuan tersebut.
-
Siapa saja yang hadir di acara silaturahmi Forkopimda Banyuwangi dengan mahasiswa? Acara silaturahmi ini dihadiri oleh perwakilan organisasi mahasiswa PMII, HMI, GMNI, IMM, dan BEM dari berbagai perguruan tinggi di Banyuwangi. Hadir pula Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Deddy Millewa, Komandan Kodim (Dandim) 0825 Banyuwangi Letkol Inf Eko Julianto, serta perwakilan dari Forkopimda lainnya.
-
Siapa saja yang hadir di acara Sekolah Energi Berdikari Pertamina di SMK SMTI Kota Makassar? Kegiatan Sekolah Energi Berdikari (SEB) Pertamina dihadiri Pjs Manager CSR PT Pertamina (Persero), Reno Fri Daryanto, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw, Region Manager Corporate Operation & Services PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Wisnu Fajar Baskoro, Staff Khusus Kepresidenan Republik Indonesia, Billy Mumbsyar, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan mewakili Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Eka Prasetya, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri, Setyoko Pramono dan Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Yusri Gazali.
-
Kapan acara silaturahmi Forkopimda Banyuwangi dengan mahasiswa diadakan? Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banyuwangi menggelar silaturahmi dengan organisasi mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Banyuwangi, di Mapolresta Banyuwangi, Selasa (18/7/23).
-
Siapa saja yang hadir di acara MA Goes To Campus di UIN Jakarta? MA Goes To Campus yang hadir di UIN Jakarta tersebut dihadiri sederet tokoh penting. Mulai dari Rektor UIN Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D., Kepala Biro Hukum dan Humas MA Dr. H. Sobandi, S.H., M.H, Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Prof. Dr. Kamarusdiana, M.H., Hakim Yustisial Kepaniteraan MA RI Dr. Abdurrahman Rahim, SH., MH, Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H., serta Pimpinan Redaksi Liputan6 Irna Gustiawati.
-
Apa yang dibahas dalam acara MA Goes To Campus di UIN Jakarta? Mengusung tema 'Hukum, Profesi Jurnalistik & Etika Sosial Media', MA Goes To Campus hadir dengan tujuan untuk mengedukasi para mahasiswa baru agar lebih tertarik dalam berkarier di bidang hukum. Khususnya menjadi hakim di Mahkamah Agung.
Baca juga:
Sultan tegaskan di Yogya tak ada ruang untuk aksi separatis
Wakil Ketua DPR Papua kecam ormas ikut mengepung asrama Papua
Laporan diabaikan, mahasiswa Papua di Yogya kecewa dengan legislator
Komnas HAM datangi asrama Papua selidiki kasus pengepungan
Komnas HAM endus pelanggaran dalam pengepungan mahasiswa di Yogja