Komnas HAM nilai pernyataan Sultan 'separatis' usir mahasiswa Papua
Menurut dia, masyarakat Papua menganggap pernyataan tersebut pengusiran secara halus mahasiswa Papua di Yogyakarta.
Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menilai pernyataan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X tentang tidak ada separatisme di Yogyakarta sangat multitafsir. Menurut dia, masyarakat Papua menganggap pernyataan tersebut pengusiran secara halus mahasiswa Papua di Yogyakarta.
"Orang Papua juga menafsirkan kata-kata separatisme tidak boleh ada di Yogya. Orang Papua menganggap itu sebagai pengusiran halus dalam konteks budaya Jawa," kata Natalius di kantor Komnas HAM Jakarta, Jumat (22/7).
Dia mengatakan, pernyataan tersebut juga membuat 23 organisasi masyarakat (Ormas) di Yogyakarta ikut mengepung asrama mahasiswa Papua. Bahkan Ormas tersebut melontarkan perkataan yang mengandung rasis dan SARA.
"Sri Sultan sebagai raja jawa, sistem feodalisme, masih feodalisme masih ada. Pernyataan beliau di muat media mainstream, maka bisa dianggap sebagai sabda raja atau titah raja," kata dia.
Dia menambahkan, saat ini masyarakat Yogyakarta telah beranggapan mahasiswa Papua buruk. Salah satu contohnya, mahasiswa Papua yang sedang mencari kosan ditolak untuk diterima.
"Misal anak Papua cari kosan, telepon ibu-bapak kos. Tanya ada kosan kosong, mereka bilang ada, begitu datang kekosan tahu anak Papua langsung ditolak," tandasnya.
Diketahui, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan HB X melarang mahasiswa Papua di Yogyakarta menyuarakan aspirasi publik tentang penentuan nasib Papua Barat. Dia menyebut rencana aksi mahasiswa Papua itu sebagai separatis.
"Jogjakarta bukan untuk memberikan ruang separatis untuk memisahkan Indonesia," ujar Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan HB X saat ditemui di bangsal Kepatihan, Rabu (20/7).
Sultan menjelaskan, mahasiswa Papua boleh menuntut ilmu dan dan tinggal di Yogyakarta. Tetapi mahasiswa Papua tidak boleh menyuarakan aspirasi publik tentang penentuan nasib sendiri akan Papua Barat.
"Kemarin kan mereka tidak diizinkan aksi di titik nol kilometer. makanya tidak boleh keluar dari asrama," ujarnya.
Menurut Sultan, mahasiswa Papua silakan saja menyuarakan aspirasi tersebut tetapi di luar Yogyakarta. "Kalau dia (mahasiswa Papua) masih ngotot silakan saja dilakukan di tempat lain, tidak di Jogja. Jogjakarta bukan untuk memberikan ruang separatis," ujar Sultan.
Sementara itu ketika ditanyai perihal perilaku aparat yang melakukan tindakan represif pada mahasiswa Papua, dia membantah akan hal tersebut. Menurutnya itu hanya informasi palsu.
"Apanya yang represif, kan enggak ada yang dipukuli," tuturnya.
Baca juga:
LBH DIY sebut bukti polisi lemah buat tersangkakan Obby
Komnas HAM endus pelanggaran dalam pengepungan mahasiswa di Yogja
Komnas HAM kecam pernyataan Sultan soal 'separatis di Yogyakarta'
Sultan tegaskan di Yogya tak ada ruang untuk aksi separatis
Komnas HAM datangi asrama Papua selidiki kasus pengepungan
Laporan diabaikan, mahasiswa Papua di Yogya kecewa dengan legislator
Wakil Ketua DPR Papua kecam ormas ikut mengepung asrama Papua
-
Siapa yang kuliah di Jogja? Perempuan yang tidak diketahui namanya itu kerap berdoa agar diberi kekuatan untuk selalu mencari nafkah demi keluarga. Terutama anaknya yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Yogyakarta.“Anak saya juga kuliah di situ, di Jogja. Sekarang semester akhir, makanya saya ada di sini itu karena ya butuh biaya,” ucap perempuan tersebut.
-
Kapan Presiden Joko Widodo menyelesaikan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada? Masuk kuliah pada 1980, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya 5 tahun berselang.
-
Apa yang dibahas dalam acara MA Goes To Campus di UIN Jakarta? Mengusung tema 'Hukum, Profesi Jurnalistik & Etika Sosial Media', MA Goes To Campus hadir dengan tujuan untuk mengedukasi para mahasiswa baru agar lebih tertarik dalam berkarier di bidang hukum. Khususnya menjadi hakim di Mahkamah Agung.
-
Siapa saja yang hadir di acara MA Goes To Campus di UIN Jakarta? MA Goes To Campus yang hadir di UIN Jakarta tersebut dihadiri sederet tokoh penting. Mulai dari Rektor UIN Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D., Kepala Biro Hukum dan Humas MA Dr. H. Sobandi, S.H., M.H, Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Prof. Dr. Kamarusdiana, M.H., Hakim Yustisial Kepaniteraan MA RI Dr. Abdurrahman Rahim, SH., MH, Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H., serta Pimpinan Redaksi Liputan6 Irna Gustiawati.
-
Kapan KPU Papua dan Papua Pegunungan berangkat ke Jakarta? Saat ini kami sedang bersiap-siap menuju Jakarta menggunakan pesawat milik Trigana yang akan transit di Makassar
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).