Komnas HAM Temukan Ada Warga Binaan Lapas Cipinang Tak Bisa Mencoblos Pemilu 2019
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Lapas Cipinang ada 4 ribu lebih warga binaan. Menurut dia, jumlah surat suara disediakan penyelenggara Pemilu 2019 di Lapas Cipinang tak sesuai dengan warga binaan yang mempunyai hak untuk memilih.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat masih banyak masyarakat tak dapat menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019. Seperti sejumlah warga binaan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Lapas Cipinang ada 4 ribu lebih warga binaan. Menurut dia, jumlah surat suara disediakan penyelenggara Pemilu 2019 di Lapas Cipinang tak sesuai dengan warga binaan yang mempunyai hak untuk memilih.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Apa yang menjadi fokus utama Pemilu 2019? Pemilu 2019 ini menjadi salah satu pemilu tersukses dalam sejarah Indonesia.Pemilu ini memiliki tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berhasil memenangkan pemilu.
"Tapi surat suara hanya 1.100. Jadi dengan begitu ada berapa warga ingin memilih tidak bisa memilih, tapi memang ada yang tidak mau memilih," kata Taufan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (18/4).
Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal Sandrayati Moniaga menjelaskan, permasalahan bukan hanya dari pihak penyelenggara. Namun juga permasalahan di Lapas atau Rutan itu terjadi karena adanya masalah administrasi.
"Hal antara warga binaan dengan kertas suara. Temuan kami bukan hanya soal penyelenggara, tapi juga administrasi di rutan dan lapas. Banyak tahanan yang tidak punya e-KTP," ujar dia.
Baca juga:
Belum Memiliki e-KTP, Warga Jatim, Kalteng & Banten Terancam Kehilangan Hak Pilih
Komnas HAM: Masih Banyak Warga Sulsel Yang Belum Dapat Sosialisasi Pemilu
Komnas HAM Nilai Jokowi dan Prabowo Tak Milik Strategi Penuntasan Kasus HAM
Komnas HAM Nilai Kasus Dhani Harusnya Tak Dibawa ke Jalur Hukum, Cukup Sanksi Sosial
Keberatan Deklarasi Damai, Keluarga dan Korban Talangsari Mengadu ke Komnas HAM
Dipecat Karena Absen Mengajar, Dosen IAIN Bukittinggi Mengadu ke Komnas HAM
Komnas HAM Nilai Kedua Capres Luput Jelaskan Fungsi TNI dan Polri