Kontroversi pidato Ketua PMII yang memicu kemarahan warga Sulteng
Kontroversi pidato Ketua PMII yang memicu kemarahan warga Sulteng. Pidatonya memicu reaksi dari warga Sulawesi Tenggara yang merasa tidak terima dengan isi pidatonya. Terutama saat dia menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo perihal alasan PMII memilih Palu sebagai pusat kongres tahun ini.
Pidato Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aminuddin Ma'ruf saat membuka kongres ke-XIX di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) memicu kontroversi dan reaksi dari warga Sulawesi Tenggara. Terutama saat dia menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo perihal alasan PMII memilih Palu sebagai pusat kongres tahun ini.
"Bapak Presiden sengaja kami membuat, melaksanakan kongres ke-XIX di tanah Tadulako Provinsi Sulteng dengan tema 'meneguhkan konsensus bernegara untuk Indonesia berkeadaban'. Di tanah ini, katanya adalah pusat dari gerakan radikalisme Islam. Di tanah ini, katanya, adalah pusat dari gerakan menentang NKRI," ungkap Amin, sapaan akrab Aminuddin Ma'ruf, Selasa (16/5).
-
Bagaimana peran Ditjen Polpum Kemendagri dalam menangani radikalisme dan terorisme? Ketua Tim Kerjasama Intelijen Timotius dalam laporannya mengatakan, Ditjen Polpum terus berperan aktif mendukung upaya penanganan radikalisme dan terorisme. Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
-
Bagaimana TNI AU mengebom Purwodadi yang dikuasai PKI? TNI AU Mengebom Purwodadi yang dikuasai PKI. Serangan udara itu berhasil membuat pasukan PKI kocar-kacir dan batal melakukan eksekusi pada sejumlah tawanan. Kadet Udara I Aryono menerbangkan pesawat, sementara Kapten Mardanus duduk di belakangnya menjadi observer udara. Mereka terbang rendah kemudian menjatuhkan bom di komplek kantor kabupaten. Misi itu sukses.
-
Apa yang membuat tokoh PKI kebal peluru? Ada sejumlah tokoh PKI ternyata tak mempan ditembak. Mereka punya ilmu kebal peluru.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa pasal yang menjerat pelaku pembunuhan siswi di Palembang? Para pelaku terjerat pasal penganiayaan dan pencabulan anak yakni pasal 76 C dan Pasal 80 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp3 miliar.
Amin mengatakan PMII sengaja menyelenggarakan kongres dengan mengusung tema pencegahan radikalisme untuk membuktikan bahwa PMII hadir untuk mencegah mereka yang ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara. "Tidak sejengkal tanah pun untuk mereka-mereka yang mengancam NKRI. Kami tidak mundur sejengkal, selangkah sekalipun," sambungnya.
Untuk melawan pihak yang menentang Pancasila dan NKRI, PMII akan maju bersama Kepolisian, dan TNI. Kepada Presiden Jokowi, Amin meminta agar pemerintah tidak membiarkan gerakan antiPancasila menjamur di Tanah Air.
"Kami keluarga besar PMII meminta kepada bapak Presiden, Kapolri, Jajaran TNI agar tidak membiarkan sedikitpun gerakan ini tumbuh berkembang di tanah air kita," ujarnya.
Amin menuturkan, belakangan ini Indonesia mendapat ancaman dan ujian dari pihak-pihak yang ingin memecah belah NKRI. Rakyat Indonesia tidak perlu takut dengan ancaman dan ujian tersebut, sebab sejarah bisa menjadi pegangan yang kuat.
"Kita punya sejarah bersama-sama para ulama, bersama-sama pejuang dengan pengorbanan darah, pengorbanan nyawa membangun pancasila adalah dasar negara kita. NKRI harga mati bagi kita," tegas Amin.
"Jangan biarkan mereka-mereka yang baru saja paham keagamaan seakan-akan paling benar, seakan-akan surga milik mereka," imbuhnya.
Merespon sambutan Amin, masyarakat dan kepala daerah Palu berang. Masyarakat tak terima dengan anggapan bahwa Palu sebagai pusat radikalisasi Islam, apalagi penentang NKRI.
"Saya minta Ketua Umum PB PMII itu meminta maaf secara terbuka atas pernyataan yang melukai perasaan masyarakat itu, khususnya melukai hati umat Islam Sulawesi Tengah," kata Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Rabu (17/5) dini hari.
(mdk/noe)