KPK Selidiki Dugaan Keterlibatan Wakil Bupati Bekasi Dalam Suap Meikarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan keterlibatan Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dalam kasus dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan keterlibatan Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dalam kasus dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta.
"Kami memandang yang bersangkutan (Eka Supria Atmaja) mengetahui beberapa rangkaian dari proses perizinan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (21/11).
-
Di mana kejadian Bupati Bengkulu Utara ditarik terjadi? Dalam tayangan yang beredar, Mian tampak berada dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang ditemukan di Bekasi? Warga Bekasi digegerkan temuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Polisi pun melakukan penyelidikan.
-
Siapa yang melanjutkan pembangunan Benteng Kuto Besak? Sultan Muhammad Bahauddin yang menjabat tahun 1776-1803 melanjutkan proses pembangunan.
-
Siapa yang ditangkap KPK dalam kasus suap proyek di Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Penyidik KPK hari ini memeriksa Eka Supria Atmaja untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Syahputra. Febri mengatakan, lembaga antirasuah mengonfirmasi sejauh mana pengetahuan Eka seputar perizinan proyek Meikarta, termasuk soal rekomendasi dari Eka soal perizinan proyek tersebut.
"Yang dimaksud adalah rekomendasi-rekomendasi sebelum IMB (Izin Mendirikan Bangunan) terbit. Itu yang perlu kami dalami," kata Febri.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.
Reporter: Fachrur Rozie
Baca juga:
Rampungkan Berkas Bos Lippo, KPK Periksa Wabup Bekasi Terkait Suap Proyek Meikarta
Kasus Suap Proyek Meikarta Jadi Pelajaran Rumitnya Perizinan
KPK Panggil Direktur Lippo Cikarang Buat Dalami Suap Izin Meikarta
Suap Proyek Meikarta, KPK Curiga Perda Tata Ruang Bekasi Diubah
Kasus Meikarta, KPK Panggil Anggota DPRD Bekasi Jadi Saksi Tersangka Sahat Nahar
Ada kesaksian berbeda soal Meikarta, KPK ingatkan pidana pemberian keterangan palsu