KPK siap buka draft Perma tata cara pidana korporasi
Presentasi tersebut rencananya dilakukan di Mahkamah Agung.
Kebut pengesahan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang tata cara pemidanaan korporasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama aparat penegak hukum lainnya akan mempresentasikan beberapa usulan draft Perma bulan ini. Presentasi tersebut rencananya dilakukan di Mahkamah Agung.
"Jadi targetnya draft nya ini akan dipresentasikan di MA sekitar akhir bulan ini," ujar pelaksana harian kabiro humas KPK, Yuyk Andriati, Jumat (9/9).
Namun dia tidak menyebutkan poin poin apa saja yang akan dipresentasikan oleh KPK dalam usulan draf Perma tersebut. Dia berujar dalam acara pidana korporasi memang sudah menjadi subjek hukum, namun belum ada tata cara yang mengatur bagaimana memidanakan korporasi yang terlibat kasus pidana.
Adanya Perma ini, lanjut Yuyuk, penegak hukum bisa mudah menjerat sebuah korporasi sebagai pelaku pidana. Hal ini didasari dengan Perma tentang tata cara tanggung jawab korporasi dalam masalah pidana yang sebentar lagi akan segera rampung.
"Ini tata caranya yang diatur, kalau sebelumnya korporasi sudah jadi subjek pidana tapi belum ada aturannya nah adanya Perma ini semua diatur dan semua aparat penegak hukum lainnya bisa memidanakan dengan tata cara yang diatur di dalam Perma ini," jelas dia.
Diketahui sebelumnya, Mahkamah Agung tengah menggodok draft tentang peraturan agar tindak pidana bisa melibatkan korporasi. Hal ini dilakukan karena banyak tindak pidana yang melibatkan pihak korporasi namun tidak melibatkan secara penuh korporasi itu sendiri, sejauh ini hanya pejabat korporasi itu saja yang dikenakan tanggung jawab pidana.
Salah satu contoh kasus yang melibatkan korporasi ada PT Agung Podomoro Land dimana Presdirnya melakukan tindak pidana korupsi berupa suap kepada anggota DPRD DKI Jakarta, Mohammad Sanusi. Selain PT Agung Podomoro Land, ada perusahaan tambang PT Anugrah Harisma Barakah yang diduga turut memberikan hadiah berupa uang kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, terkait penerbitan SK izin usaha penambangan di Sulawesi Tenggara.
Baca juga:
KPK pindahkan 3 terpidana kasus suap PT Brantas ke Lapas Sukamiskin
KPK janji lanjutkan kasus PT Brantas Abipraya
Koruptor berfoya-foya beli kendaraan mewah dari duit rakyat
KPK masih kaji putusan kasus PT Brantas Abipraya
Edy Nasution jalani sidang perdana kasus suap panitera PN Jakpus
KPK geledah rumah tersangka penyuap Bupati Banyuasin
Megawati sebut KPK main politik hingga minta Jaksa Agung laporan
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kenapa Kaesang datang ke KPK? "Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya dan saya tadi juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat," kata Kaesang kepada wartawan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).