Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

KPK Cegah WNA Bepergian Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan

WNA tersebut dicekal terhitung sejak 5 Juli guna mempermudah penyidik

kpk
KPK Cegah WNA Bepergian Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan
KPK Cegah WNA Bepergian Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan (©merdeka.com)

KPK melakukan pencegahan terhadap salah seorang Warga Negara Asing (WNA) inisial SHJB.

Rekomendasi Beritauntuk kamu
KPK Cegah WNA Bepergian Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan
Megawati diketahui menyebut pemberantasan korupsi menurun dan meminta Presiden Jokowi membubarkan KPK. © 2023 maverick

KPK Cegah WNA Bepergian Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap salah seorang Warga Negara Asing (WNA) inisial SHJB.


Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto menyebut pencekalan terhadap WNA tersebut sehubungan dengan tim penyidik yang sedang mengusut kasus korupsi pengadaan lahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Rorotan, Jakarta Utara.

"Satu orang berkeluarga negaraan asing inisial SHJB. Pencekalan dimaksud terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan di lokasi Rorotan DKI Jakarta oleh BUMD," ucap Tessa dalam keterangannya, Rabu (10/7).


WNA tersebut dicekal terhitung sejak 5 Juli guna mempermudah penyidik dalam melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan.

"Bahwa pada tanggal 5 juli, KPK mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk 6 bulan kedepan," pungkas Tessa.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengungkapkan adanya permainan harga alias Mark up pada pengadaan lahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kawasan Rorotan, Jakarta Utara yang saat ini tengah diusut. Dalam kasus tersebut, negara mengalami kerugian hingga miliaran.

"Tadi sudah saya sampaikan kerugian sekitar 400-an (miliar)" kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (26/6).


Asep pada proses pembelian lahan di Rorotan, Jakut diduga ada makelar yang menjadi pihak tengah antara pembeli dengan pihak penjual langsung. Hal itu pun bakal didalami lebih lanjut oleh penyidik.


"Seharusnya, tanah bisa langsung ke pemilik tanah. Saya dari si pemilik bisa langsung, tapi ini ada ditengah dan ini tidak juga memberikan tanah ke pemilik sehingga sebenarnya ini bisa aja langsung," ucap Asep.

"Nanti kami akan di dalami di sana, di luar jadi terlihat memang ada persekongkolan si pemilik dengan si makelar itu," sambungnya.



Dalam perkara ini, sebelumnya pihak KPK telah mencekal 10 orang yang diduga berkaitan dengan korupsi pengadaan lahan di Rorotan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Syifa Hanifah
Editor Syifa Hanifah
R
Reporter
    Rahmat Baihaqi
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI
KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI

Terhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.

KPK
KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi LPEI
KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi LPEI

Pencegahan terhadap empat orang tersebut bakal berlaku selama enam bulan kedepan

KPK
Blak-blakan Sekjen PDIP Hasto Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi DJKA
Blak-blakan Sekjen PDIP Hasto Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi DJKA

Dia pun meminta maaf atas ketidakhadirannya ke KPK, lantaran dirinya harus memimpin rapat terkait Pilkada.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
KPK Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Korupsi LPEI, Kerugian Negara Rp3,4 Triliun
KPK Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Korupsi LPEI, Kerugian Negara Rp3,4 Triliun

Salah satu pihak ditetapkan menjadi tersangka kasus LPEI adalah penyelenggara negara.

kasus korupsi lpei
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat

Pungli di Rutan KPK
KPK Sita Rp36 Miliar Atas Kasus Korupsi Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin
KPK Sita Rp36 Miliar Atas Kasus Korupsi Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

Penyitaan tersebut adalah bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

terbit rencana perangin angin
KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi ASDP
KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi ASDP

Untuk rincian tersangka baru akan disamakan pada saat proses penahanan.

PT ASDP Indonesia
KPK Tetapkan Dirut PTPN XI dan Dua Orang Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Lahan
KPK Tetapkan Dirut PTPN XI dan Dua Orang Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Lahan

Dalam kasus tersebut ketiga tersangka telah melakukan tindak korupsi senilai Rp30,2 miliar.

KPK
BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar
BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar

Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

korupsi lpei
KPK Tetapkan Empat Anggota DPRD Jatim Tersangka Korupsi Dana Hibah
KPK Tetapkan Empat Anggota DPRD Jatim Tersangka Korupsi Dana Hibah

T.essa belum memberikan keterangan lebih lanjut soal lokasi mana saja yang digeledah.

KPK
KPK Ungkap Negara Rugi Rp5,2 Triliun dan 2,7 Juta USD dari 13 Perkara Korupsi
KPK Ungkap Negara Rugi Rp5,2 Triliun dan 2,7 Juta USD dari 13 Perkara Korupsi

Hal itu berdasarkan laporannya sejak Januari hingga Juni 2024

KPK
Berawal dari Penangkapan Pegawai Gadungan, KPK Bakal Dalami Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor
Berawal dari Penangkapan Pegawai Gadungan, KPK Bakal Dalami Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor

Seorang pegawai Pemkab Bogor yang diperas oleh pegawai KPK gadungan inisial YS.

KPK