Rugikan Negara Rp400 Miliar, Begini Modus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan Jakarta Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan modus kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara di lingkungan BUMD Sarana Jaya. KPK menyebut ada permainan harga alias markup pada pengadaan lahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kawasan Rorotan, Jakarta Utara yang mengakibatkan negara mengalami kerugian hingga miliaran.

"Tadi sudah saya sampaikan kerugian sekitar Rp400-an (miliar)" kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/6).

Asep menjelaskan, pada proses pembelian lahan di Rorotan, Jakarta Utara diduga ada makelar yang menjadi pihak tengah antara pembeli dengan pihak penjual langsung. Hal itu pun bakal didalami lebih lanjut oleh penyidik KPK.

"Seharusnya, tanah bisa langsung ke pemilik tanah. Saya dari si pemilik bisa langsung, tapi ini ada ditengah dan ini tidak juga memberikan tanah ke pemilik sehingga sebenarnya ini bisa aja langsung," ucap Asep.

Dalam perkara ini, sebelumnya KPK telah mencekal 10 orang diduga berkaitan dengan korupsi pengadaan lahan di Rorotan.

"KPK telah mengajukan larangan bepergian ke luar negeri kepada 10 orang," kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (13/6).

Identitas 10 orang dicekal tersebut di antaranya pihak Swasta berinisial ZA, Karyawan Swasta MA, Manager PT CIP dan PT KI berinisial DBA dan PS, Notaris JBT, Advokat SSG, Wiraswasta LS, M, dan FA. Sepuluh orang tersebut dicegah bepergian selama enam bulan ke depan.

“Untuk 6 bulan ke depan,” ucap Budi.