KPU imbau Polri dan BIN sigap cegah konflik pilkada serentak

Daerah-daerah yang berpotensi ricuh biasanya di daerah yang punya riwayat konflik Pilkada.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengantisipasi setiap potensi konflik menjelang Pilkada serentak 9 Desember yang sebentar lagi akan digelar. Sebab konflik di Pilkada serentak bukan tidak mungkin terjadi entah dengan alasan apa pun.

"Polisi dan BIN lebih tahu di wilayah mana yang berpotensi ricuh. Mohon mereka bekerja dengan penuh antisipasi. Jangan terlambat," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (2/12).

Adapun daerah-daerah yang berpotensi ricuh, menurut dia bisa terjadi di daerah yang punya riwayat konflik Pilkada. Selain itu, daerah-daerah di mana terdapat pembatalan para calon, kata dia juga berpotensi ricuh.

"Pada dasarnya daerah yang ada sejarah konflik dan daerah yang memang dalam Pilkada ini ada pembatalan dan ketidakpuasan para calon dan para pendukung bisa saja ricuh," ujar dia.

Dia menambahkan, meski di tiga daerah paslon tunggal (Blitar, Tasikmalaya dan TTU) belum kelihatan adanya potensi ricuh, namun sumber kericuhan bisa saja terjadi dari para calon dan pendukung yang gagal waktu pencalonan.

"Tiga daerah itu baru ya untuk calon tunggal meski tidak kelihatan (potensi ricuh). Tapi di situ kan ada juga kelompok parpol yang tidak punya calon. Dia bisa saja tidak merasa puas. Mereka yang mau tunda tapi karena ada putusan MK ya maka jadi juga (Pilkada)," tutup dia.