Kuatkan pertahanan, Komisi I tolak potong anggaran Kemenhan & TNI

Anggota Komisi I DPR Hidayat Nur Wahid berpendapat beban tugas dan tantangan bagi Kemenhan dan TNI makin bertambah.

Protes pemerintah China terhadap Indonesia dengan tuduhan terlukanya nelayan mereka atas operasi TNI AL di Laut China Selatan, merupakan tantangan tersendiri bagi Kementerian Pertahanan dan TNI dalam menjaga wilayah teritorial Indonesia.

Untuk itu, anggota Komisi I DPR Hidayat Nur Wahid berpendapat, karena beban tugas dan tantangan bagi Kemenhan dan TNI makin bertambah, maka sebaiknya anggaran untuk kedua lembaga ini jangan sampai dipotong.

"Kami di Komisi I kan menolak pemotongan anggaran untuk Kemenhan dan untuk TNI, karena tantangan-tantangan keamanan di Indonesia bukan semakin berkurang, bukan semakin menyurut, tapi juga semakin banyak," ujar Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6).

Hidayat mengatakan, dengan adanya sejumlah kasus terkait masalah di wilayah perbatasan negara akhir-akhir ini, memerlukan perhatian khusus demi terjaganya kedaulatan wilayah Indonesia.

Selanjutnya, Hidayat juga menyebut bahwa Komisi I DPR dalam waktu dekat ini akan kembali menyelenggarakan rapat bersama Kemenhan, Panglima TNI serta Kementerian Keuangan, guna membahas masalah tersebut.

"Tantangan keamanan di Laut China Selatan, tantangan keamanan perompak atau penyandera di Filipina, belum lagi tadi, masalah-masalah yang lama pun muncul kembali," ujar Hidayat.

"Saya kira dalam dua tiga hari ke depan akan ada rapat lagi dengan Komisi I, dalam rangka penguatan pertahanan dan keamanan kita dan kalau perlu intelijen kita," pungkasnya.