Lucky Hakim sebut dana haji khusus untuk haji, bukan pembangunan

Menurut Lucky, jika dana tersebut berasal dari pajak tak menjadi masalah, karena pajak dikelola pemerintah. Tetapi kalau dana haji, kata Lucky, uang tersebut diamanatkan ke pemerintah untuk haji.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan untuk memanfaatkan dana haji Indonesia yang mencapai Rp 80 triliun sampai Rp 93 triliun untuk mempercepat pembangunan di Tanah Air. Anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Lucky Hakim tak setuju dengan niat Jokowi tersebut.

"Saya atas nama pribadi saja tidak setuju akan hal itu dan sebagai anggota DPR tidak setuju, seharusnya rencana seperti itu didiskusikan dengan DPR karena itu kan uang rakyat, uang umat yang memang bukan seperti bayar pajak, tetapi mereka menabung buat berangkat haji," ujar Lucky di Jakarta, Jumat (28/7).

Menurut Lucky, jika dana tersebut berasal dari pajak tak menjadi masalah, karena pajak dikelola pemerintah. Tetapi kalau dana haji, kata Lucky, uang tersebut diamanatkan ke pemerintah untuk haji.

"Jadi jangan dipakai, mesti ditanya dong satu-satu sama rakyat, sama nasabahnya boleh gak uangnya dipakai buat bangun jalan tol. Kan memang tidak pernah diberikan mandat oleh umat, mereka setor memang buat berangkat haji, bukan untuk yang lain," jelas pecinta hewan ini.

Lucky tak peduli jika negara lain melakukan hal itu, sebab ini Indonesia. Menurut dia, tidak ada sesuatu hal yang pasti, kalau dikatakan pasti untung bangun jalan tol dan pelabuhan, tetapi jika tidak untung, siapa yang harus bertanggung jawab.

"Siapa yang mau nombokin (kalau rugi), masa umat gak jadi berangkat haji gara-gara uangnya dipakai. Jadi saya menyayangkan dan miris, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi dan bisa ditarik kembali. Biarkanlah dana haji untuk haji biar umat merasa tenang, tidak was-was uangnya dipakai ke hal yang lain," tegas dia.