Luhut: Penanganan Pandemi Covid-19 Jangan Dipolitisasi
Pemerintah memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis level di sejumah daerah Jawa dan Bali mulai 7 sampai 13 September 2021.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengimbau agar semua pihak kompak dalam menangani pandemi Covid-19. Hal tersebut agar mencegah adanya gelombang ketiga di Tanah Air.
"Jadi saya mengimbau kita semua untuk kompak untuk disiplin, saling mengingatkan supaya kita tidak terkena gelombang ketiga, karena tadi sudah dijelaskan tadi. Kalau ini berlanjut begini terus akan berlanjut dengan varian-varian lain, kita tidak tahu lebih dahsyat, lebih ganas," kata Luhut dalam konferensi pers secara daring, Senin(6/9).
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Luhut juga meminta kepada semua pihak agar pandemi Covid-19 tidak dipolitisasi. Sebab, saat ini kondisi keselamatan masyarakat menjadi fokus utama pemerintah.
"Jangan kita politisasi ini, kita bicarakan betul-betul ini adalah keselamatan kita semua. Jadi kita harus kompak, ini adalah musuh bersama," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis level di sejumah daerah Jawa dan Bali mulai 7 sampai 13 September 2021.
Per 5 September 2021, hanya 11 kota/kabupaten di Jawa-Bali yang ada di level 4 dari sebelumnya yang berjumlah 25 kota/kabupaten. Sedangkan, daerah yang turun ke PPKM level 2 meningkat dari yang sebelumnya 27 menjadi 43 kota/kabupaten.
Baca juga:
Pemerintah Uji Coba Pembukaan 20 Tempat Wisata di Wilayah PPKM Level 3
Luhut Ancam akan Ambil Langkah Tegas Jika Masih Ada Kafe dan Resto Langgar Prokes
PPKM Diperpanjang, Crowd Free Night Diberlakukan di Jakarta Setiap Akhir Pekan
Luhut: Kelengahan Sekecil Apapun Kita Lakukan Ujungnya Terjadi Peningkatan Kasus
Luhut Ungkap 3 Strategi Pemerintah Mengendalikan Pandemi Covid-19 Jadi Endemi