Luhut: Presiden Perintahkan Tidak akan Mengakhiri PPKM Sampai Covid Terkendali
PPKM adalah alat penting dalam pengendalian Covid-19. Dia menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menyampaikan tujuan dan arah kebijakan tetap dilakukan secara konsisten, tetapi dengan strategi dan manajemen lapangan yang dinamis sesuai dengan permasalahan dan tantangan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2-4 tidak akan diakhiri. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan saat mengumumkan evaluasi PPKM Jawa-Bali dalam siaran virtual, Senin(13/9).
"Pemerintah menegaskan tidak akan mengakhiri masa PPKM ini. Tadi Presiden perintah kepada kami kita tidak akan mengakhiri PPKM ini sampai betul-betul Covid-19 ini terkendali," ungkapnya Luhut.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa tujuan utama dari PKM? Secara umum, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
Sebab kata Luhut, PPKM adalah alat penting dalam pengendalian Covid-19. Dia menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menyampaikan tujuan dan arah kebijakan tetap dilakukan secara konsisten, tetapi dengan strategi dan manajemen lapangan yang dinamis sesuai dengan permasalahan dan tantangan.
"Seperti yang Presiden sampaikan bahwa tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan," bebernya.
Sebab itu, pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, harus dilakukan paling lama setiap minggu. Tetapi dengan merujuk data-data terkini.
"Dengan merujuk kepada data-data terkini," bebernya.
Tindak Tegas Pelanggar PPKM
Luhut juga mengingatkan potensi kasus impor Covid-19 di Pangandaran, Jawa Barat. Pasalnya kota itu usai pemerintah melakukan pelonggaran pembatasan sosial ramai dikunjungi wisatawan. Luhut bahkan bilang kalau keterisian hotel-hotel di sana nyaris penuh dipadati pengunjung.
"Di beberapa wilayah terjadi peningkatan mobilitas yang cukup masif utamanya terjadi di beberapa lokasi wisata seperti Pantai Pangandaran yang dipenuhi oleh pengunjung dari Bandung Raya, Tasikmalaya, dan Jabodetabek sehingga berpotensi untuk terjadi penyebaran kasus impor bagi daerah tersebut. Hal tersebut diperparah karena lemahnya protokol kesehatan yang diterapkan," kata Luhut.
Padahal menurutnya hal itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait kapasitas hotel yang diperbolehkan. Oleh karenanya Luhut minta Pemda menindak tegas pelaku pelanggaran PPKM yang terjadi di sana.
"Untuk itu Pemerintah Pusat terus mendorong agar Pemerintah Daerah memahami dan mengawasi kondisi ini dan melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk pengabaian peraturan mengenai PPKM ini," tegasnya.
Dalam kesempatan itu Luhut kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberlakukan PPKM Level ini di seluruh wilayah Jawa-Bali dan melakukan evaluasi tiap satu minggu.
"Hal itu guna menekan angka kasus konfirmasi dan tidak mengulang kejadian yang sama di kemudian hari," pungkasnya.
Reporter: Yopi M
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)