MA sebut tugas Nurhadi sebagai sekretaris tak mengurusi perkara
Nurhadi bertugas sebagai kuasa pengguna anggaran Mahkamah Agung.
Usai menangkap Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dan kantor Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, Kamis (21/4) kemarin. Ditanya ada keterkaitan antara pemeriksaan keduanya, Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi seolah menepisnya.
"Kita belum tahu perkaranya itu. Karena panitera ini kan tidak mengadili perkara, dia administrator perkara. Kalo dulu disebut pansek (panitera sekretaris). Tapi sejak keputusan ketua MA dipisah antara panitera dengan sekretaris," kata Suhadi di Gedung Mahkamah Agung, Jumat (22/4).
Suhadi pun menjelaskan, kalau jabatan Nurhadi yakni sebagai sekretaris MA itu sebagai kuasa pengguna anggaran, kemudian dari DIPA sekretaris yang membelanjakan, dan ada struktur di bawahnya.
"Dia membawahi bidang keuangan, umum dan kepegawaian," ungkapnya.
Sedangkan panitera, lanjut Suhadi, adalah administrator perkara. Jadi kalau dilihat sesuai tugas, dalam hal ini Edy membawahi panitera muda pidana, panitera muda perdata, dan panitera muda hukum.
"Jadi orang yang menggunakan upaya hukum baik itu banding, kasasi itu dihadapkan dengan panitera pengadilan tingkat pertama," ucapnya.
"MA sendiri terkait perkara yang di Jakarta Pusat itu, MA dari badan pengawas sudah bentuk tim untuk telusuri itu sesuai tugas dan kewajiban. Kalau Nurhadi ini kan sekretaris MA, sejak 2004 keluar UU, itu terpisah antara sekretaris dengan panitera. Yang manajemen atau atur perkara itu panitera. Sedangkan administrasi umum terkait finansial dari APBN itu dibawah sekeretaris MA. Jadi dalam konteks ini, Nurhadi nggak ada kaitannya dengan perkara," jelasnya.
Disinggung tanggapan MA terhadap status Edy yang kini jadi tersangka, Suhadi enggan berkomentar banyak.
"Kita memberikan seluasnya kepada aparatur hukum. Kalau dia sudah status tersangka, dia akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Kalau sudah berkekuatan hukum tetap sebagai terdakwa dan terpidana, jelas sesuai undang-undang kepegawaian dia diberhentikan secara tidak hormat," tutupnya.
Baca juga:
Jubir MA pertanyakan KPK soal temuan uang saat geledah ruang Nurhadi
Sebelum dicegah, Nurhadi sempat lantik beberapa pejabat di MA
MA belum dapat penjelasan KPK soal kasus yang menyeret petingginya
Kasus tangkap tangan panitera PN Jakpus menyeret sekretaris MA
Tertangkap tangan, panitera sekretaris PN Jakpus resmi ditahan KPK
Imigrasi cegah Sekretaris MA Nurhadi terkait OTT Panitera PN Jakpus
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Mahkamah Agung memutuskan kasasi kasus TPPU Irfan Suryanagara? Kasasi kasus atas dua terdakwa yakni Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty, kata Arif, diputus tanggal 14 Juni 2023.
-
Mengapa Mahkamah Agung memutuskan untuk menerima tuntutan jaksa dalam kasus TPPU Irfan Suryanagara? "Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp2 miliar, dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cimahi Arif Raharjo
-
Kapan acara nobar film ‘Pesan Bermakna Jilid III’ di Mahkamah Agung? Setelah perilisannya, akhirnya Mahkamah Agung dan para pemain yang terlibat dalam film ‘Pesan Bermakna Jilid III’ hadir dalam kegiatan nonton bareng yang bertempat di Balairung Mahkamah Agung pada 18 Agustus 2023.
-
Bagaimana Kelurahan Sadar Hukum di DKI Jakarta diwujudkan? Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,"