Mahfud Sebut Kesatuan Faktor Penting Menjamin Keberlangsungan Bangsa
Acara ini diselenggarakan oleh Kedeputian VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan kesatuan bangsa merupakan faktor penting dalam menjamin keberlanjutan bangsa dan kelangsungan hidup negara.
"Tanpa adanya kesatuan bangsa, negara tidak akan mampu menghadapi ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri," kata Mahfud dalam acara Uji Sahih Hasil Pengkajian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (28/10).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Siapa yang mengonfirmasi soal kabar pengunduran diri Mahfud MD? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait hal tersebut. Namun, dia mengaku mendengar kabar burung soal pengunduran diri Mahfud MD.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa yang menanyakan kepada Mahfud MD tentang sikapnya? Hal itu disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan dari Maria Simbolon.
-
Apa alasan Mahfud Md memutuskan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam? Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud dalam pernyataannya di Lampung, Rabu.
Acara ini diselenggarakan oleh Kedeputian VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam.
Mahfud menyebutkan keutuhan bangsa Indonesia terbangun dari dua hal, yaitu keutuhan ideologi dan keutuhan teritori. Keutuhan ideologi saat ini menghadapi ancaman paham radikalisme.
Sementara itu, keutuhan teritori menghadapi ancaman separatisme. Ancaman tersebut hanya dapat dihadapi dengan kesatuan bangsa, kesatuan antarkomponen masyarakat, kesatuan antara warga negara dan penyelenggara negara, dan kesatuan antarpenyelenggara negara itu sendir.
Dalam mewujudkan kesatuan dan keutuhan bangsa, menurut dia, membutuhkan kebijakan yang berimbang antara sentralisasi dan desentralisasi, antara perlindungan hak dan pembatasan hak.
Dalam pengkajian kebijakan ini, Kedeputian VI Kemenko Polhukam bekerja sama dengan empat perguruan tinggi: Universitas Udayana, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, dan Universitas Islam Indonesia.
Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Janedjri M. Gaffar mengatakan bahwa kesatuan bangsa merupakan prasyarat bagi tercapainya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional.
Menurut dia, kesatuan bangsa bukan merupakan kondisi yang bersifat tetap, melainkan dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi internal dan eksternal.
Kondisi kesatuan bangsa, kata Janedri, dipengaruhi oleh banyak aspek, baik politik, hukum, ekonomi, maupun sosial budaya.
Oleh karena itu, kesatuan bangsa harus selalu dijaga. Salah satunya dengan melakukan penyempurnaan dan perbaikan yang berkelanjutan terhadap berbagai kebijakan dan program sehingga mampu mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai macam bentuk kerawanan dan ancaman.
Kegiatan uji sahih ini dihadiri 418 peserta secara daring. Mereka merupakan perwakilan dari kementerian dan lembaga, baik pusat maupun daerah; TNI, Polri, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; organisasi keagamaan; organisasi kemasyarakatan; dan civitas academica dari empat perguruan tinggi.
Kegiatan ini untuk menjaring masukan dan mendapatkan penajaman guna meningkatkan validitas hasil pengkajian dan rekomendasi kebijakan. Selanjutnya hasil rekomendasi ini akan diberikan langsung kepada pihak kementerian dan lembaga terkait pada bulan Desember 2021.
Baca juga:
Jokowi akan Berikan Gelar Pahlawan Nasional Pada 4 Tokoh, Ada Usmar Ismail
Hari Sumpah Pemuda, Mahfud Sebut Tekad Pemuda-Pemudi Mampu Runtuhkan Gunung
Bertemu Serikat Karyawan Garuda, Mahfud Sebut Pemerintah akan Cari Jalan Terbaik
Pemerintah Kantongi Utang Debitur dan Obligor BLBI Rp110,7 Miliar
Ada Obligor Tak Akui Punya Utang, Satgas BLBI akan Tempuh Jalur Hukum
Satgas BLBI Setor Duit ke Kas Negara Sebesar Rp2,4 M dan USD7,6 Juta