Bantah Mahfud MD, Menteri ATR/BPN Tegaskan Redistribusi Tanah di Era Jokowi Capai Lebih dari 2,96 Juta Bidang
Banyak data-data yang diungkap dalam momen Debat Capres dan Cawapres pada Minggu (21/01/2024) lalu yang menarik untuk diulik. Salah satunya adalah soal redistribusi tanah yang diungkap oleh Mahfud MD, cawapres nomor urut 03.
Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
Jokowi Semakin Mengakselerasi Penebitan Sertifikat Redistribusi
Redistribusi adalah proses peralihan tanah yang dimiliki individu atau kelompok ke masyarakat atau individu lainnya dengan berbagai tujuan. Salah satunya adalah mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah.
Tanah yang diredistribusikan adalah hasil dari eks Hak Guna Usaha (HGU), tanah terlantar, tanah negara lainnya, dan pelepasan kawasan hutan. Program ini seperti yang dijelaskan oleh Hadi sudah berlangsung sejak 1961 dan semakin diakselerasi selama era Jokowi.
“Redistribusi tanah sudah dilaksanakan sejak 1961, setelah Undang-Undang Pokok Agraria keluar. Dari 1961 sampai 2014, kita (pemerintah) sudah mensertifikatkan sebanyak 2,79 juta bidang tanah,” kata Hadi usai mendampingi Presiden Jokowi membagikan 3 ribu sertifikat tanah di Wonosobo, Jawa Tengah pada Senin (22/1/2024).
“Kemudian, dilanjutkan oleh Pak Jokowi dari 2015 sampai 2023, itu sudah sertifikatkan 2,96 juta bidang dalam waktu 8 tahun. Sehingga, setiap tahun kita keluarkan 424 ribu bidang sertifikat. Ini artinya lebih baik dibandingkan selama 52 tahun dari 1961 sampai 2014, karena sistemnya juga lebih bagus,”
tanbah Hadi.
Dengan demikian, Hadi menyatakan bahwa data Mahfud MD tidak relevan.
“Saya menyampaikan sesuai data dan masyarakat yang sudah menerima,” ujar dia.
Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi berita untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Terus Lakukan Koordinasi dengan KLHK
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu menambahkan, kementerian yang ia pimpin terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam upaya akselerasi redistribusi tanah. Dia pun menyebut ada sekitar 22 ribu desa di kawasan hutan yang sedang diupayakan untuk diserahkan ke masyarakat.
Langkah ini, merupakan komitmen ATR/BPN dalam mewujudkan reforma agraria.
“Saya harus koordinasi dengan KLHK agar diberikan penguasaan tanah yang berada di kawasan hutan. Kami juga koordinasi dengan KKP untuk selesaikan permasalahan masyarakat yang hidup di atas perairan, di pesisir,” ujar dia.
“Reforma agraria bukan hanya dilakukan oleh ATR/BPN. Namun ada juga dari KLHK dan KKP. Jadi permasalahan pertanahan bisa diselesaikan asal sinergi antara ATR/BPN dengan KLHK dan KKP dan ini masih dalam proses. Oleh sebab itu, tahun 2024 akan kita tingkatkan sinergi dan koordinasi,” sambung Hadi.
Debat antara Mahfud dan Gibran
Perdebatan seputar redistribusi tanah terjadi saat Mahfud MD menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, soal kebijakan reforma agraria yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini.
"Agenda reforma agraria akan kita lanjutkan juga terkait kepemilikan tanah dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Program PTSL (Program Tanah Sistematis Lengkap), redistribusi tanah, dan one map policy akan dilanjutkan," kata Gibran.
Kemudian, Mahfud menjawab “reforma agraria ada tiga, satu legalisasi, kedua redistribusi, lalu yang ketiga pengembalian klaim-klaim hak atas tanah. Nah, ini yang sekarang belum satu pun ada sertifikat redistribusi, yang ada itu baru legalisasi, yaitu orang yang sudah punya (tanah) lalu diberi sertifikatnya. Yang lain belum dapat redistribusinya ini."
Bantah Mahfud MD, Menteri ATR/BPN Tegaskan Redistribusi Tanah di Era Jokowi Capai Lebih dari 2,96 Juta Bidang
Artikel ini ditulis oleh
Editor Wuri Anggarini
Reporter
Program ini seperti yang dijelaskan oleh Hadi sudah berlangsung sejak 1961 dan semakin diakselerasi selama era Jokowi.
Penyelesaian sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.
Follow
Rekomendasi
