Mantan hakim MK sarankan Jokowi deponering kasus BW

"Presiden punya kekuasaan untuk melakukan itu deponering. Tinggal dia mau menggunakan apa tidak," kata Achmad Sodiki.

Perseteruan dua institusi negara yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri nampaknya belum ada tanda-tanda akan mereda. Jika kondisi seperti sekarang ini terus berlanjut, akan sangat merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Prof Achmad Sodiki menyarankan, Presiden Joko Widodo meniru langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menangani kasus Cicak Vs Buaya I. Dia menyarankan mendeponering kasus-kasus yang membelit Bambang Widjojanto (BW) dan para pimpinan KPK lain.

"Kalau saya lebih baik seperti yang dilakukan oleh Pak SBY terhadap kasus Bibit dan Chandra, dideponering," kata Sodiki di Malang, Selasa (3/1/2015).

Alasan yang digunakan oleh Sodiki adalah kepentingan umum yang menyangkut hajat hidup lebih banyak orang. Apalagi kasus Bambang dan beberapa komisioner yang lain sarat dengan rekayasa.

"Presiden saja bisa memberi grasi pada mereka yang dihukum mati, masa tidak bisa hanya urusan sangkaan sumpah palsu. Ini bisa dilakukan Presiden, apalagi kasus Bambang ini rekayasa semua. Presiden punya kekuasaan untuk melakukan itu. Tinggal dia mau menggunakan apa tidak," kata Sodiki.

Setelah KPK menetapkan Irjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka, giliran Polri memeriksa Bambang, bahkan merencanakan pemeriksaan beberapa komisioner lain. Mereka 'dikasuskan' oleh berbagai pihak yang diduga sengaja ingin memperlemah penanganan kasus-kasus korupsi. Bambang disangka karena mengatur kesaksian dalam Pilkada yang saat itu kasusnya sedang ditanganinya.

"Kalau mau mengubah ancaman hukuman diperberat yang bisa dituntut itu pembunuhan, kejahatan perang, gratifikasi, itu silakan dituntut, yang bisa menghentikan kepentingan orang banyak. Ini terlalu kecil gitu lho. Dideponering, ndak susah to, haknya Presiden. Jaksa (pembuat tuntutan) di bawah Presiden kok," tegasnya.

Sementara soal tekanan partai, Sodiki menyarankan Jokowi harus bisa mengambil sikap. Memang Jokowi ada kecenderungan mencari langkah yang tidak mempermalukan partai pengusungnya.

"Biasa partai nekat, tapi bagaimana pun harus memilih, tidak boleh diambangkan," tegasnya.