Jokowi soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres 2024: Itu Wilayah MK

Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan berbicara banyak soal sidang putusan sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/4).

Jokowi mengatakan hal tersebut merupakan wewenang MK.

"Itu wilayahnya MK, wilayahnya MK ya," kata Jokowi di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Senin (22/4).

Bansos Jokowi Bukan Kecurangan

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, pembagian bansos oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak termasuk kecurangan untuk memenangkan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Terhadap dalil pemohon yang mengaitkan bansos dengan pilihan pemilih. Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon," kata Hakim MK Arsul Sani, Senin (22/4).

Arsul menyebut, pemohon sudah menunjukkan bukti keterkaitan bansos dengan hasil Pilpres 2024. Bukti itu salah satunya hasil survei dan keterangan ahli.

Namun, kata Arsul, bukti tersebut tidak dipaparkan atau diserahkan secara utuh, lengkap, dan komprehensif kepada MK. Hal itu membuat MK tidak merasa yakin ada korelasi positif antara bansos dengan pilihan pemilih secara faktual.

"Berpijak dari hal demikian, terhadap dalil pemohon menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa bansos nyata-nyata telah mempengaruhi, mengarahkan secara paksa pilihan pemilih," kata Arsul.