Marwan tegaskan tak perlu kontraktor garap jalan pakai dana desa

"Jangan sampai keluar dari desa, supaya uang itu tetap berputar di desa. Bukan kembali lagi ke kota," kata Marwan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Marwan Jafar mengingatkan agar banyak melibatkan tenaga lokal saat melakukan pembangunan dengan dana desa. Cara ini positif karena memberikan dampak luar biasa bagi desa tersebut.

"Misalnya jalan desa bisa dikerjakan bersama-sama, padat karya. Tidak perlu pihak ketiga atau kontraktor untuk menggarap jalan desa. Sehingga, masyarakat desa bisa terlibat semua," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/6).

Dia menghitung dalam sehari bisa menghabiskan Rp 140 ribu untuk biaya pekerja dengan estimasi waktu pengerjaan tiga bulan. "Jangan sampai keluar dari desa, supaya uang itu tetap berputar di desa. Bukan kembali lagi ke kota," tuturnya.

Marwan menyampaikan itu saat blusukan ke Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Dia juga mengatakan Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), maupun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Dana Desa (DD) cukup dua lembar.

"Jadi RPJMDesa itu bisa dua lembar, programnya lah. Kalau laporannya, cash flow saja. Tidak usah terlalu tebal, biar lebih mudah untuk membuat dan memahami," katanya.

Menurutnya, pemerintah saat ini telah berkomitmen untuk membangun Indonesia melalui desa-desa. Pemerintah dalam hal ini menjamin, bahwa program-program termasuk dana desa bisa bermanfaat untuk masyarakat.

"Dana desa yang dikucurkan pemerintah adalah upaya menggelorakan pembangunan yang adil. Pengucuran dana desa sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan negara yang makmur dan sejahtera," terangnya.

Selain itu, saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah, Marwan menuturkan jika Pancasila adalah dasar negara bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga pesantren. Dia mengajak seluruh warga pesantren untuk ikut serta mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila.

"Pesantren-pesantren di Indonesia juga sudah secara sah dan meyakinkan ikut serta mengembangkan nilai-nilai Pancasila, bukan nilai-nilai yang lain. Landasan kita adalah Pancasila, tidak ada paham yang lain. Apalagi kemarin (1/6) sudah diperingati hari Lahir Pancasila. Pemerintah sudah mengeluarkan Kepres (Keputusan Presiden) bahwa 1 Juni adalah hari lahirnya pancasila, dan hari libur nasional," jelasnya.

Marwan menambahkan, keberadaan pesantren di Indonesia telah terbukti mampu membentengi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran pesantren juga berhasil menciptakan kedamaian dibandingkan dengan negara di Timur Tengah yang rawan konflik.

"Bahwa pesantren juga selalu mengakomodasi dengan keadaan-keadaan yang terus berkembang, saya yakin seyakin-yakinnya itu. Tetapi yang lebih penting bahwa pesantren juga tidak lupa dengan misi dasarnya, tidak lupa dengan asas dasar, dan tidak lupa dengan ajaran-ajaran dasarnya," ujarnya.