Megawati kritik BUMN di tengah isu reshuffle, ini kata Mensesneg

Kata Pratikno, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

Kritik keras dilontarkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri terhadap kedudukan Kementerian BUMN pada saat Rakernas I PDIP di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Presiden RI ke-5 itu menyebut BUMN tak lebih dari lembaga korporasi yang mengedepankan pendekatan bisnis ketimbang sebagai lembaga pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno enggan menanggapi soal kritikan keras Megawati terhadap BUMN tersebut berkaitan dengan reshuffle atau tidak. Kata Pratikno, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

"Tanya Pak Presiden dong," kata Pratikno di Istana, Jakarta, Senin (11/1).

Pratikno menambahkan, secara umum apa yang disampaikan Megawati soal perencanaan bangsa ke depan sangatlah bagus. Di tambah lagi, apa yang disampaikan Megawati di depan Presiden Jokowi.

"Bu Megawati menyampaikan beberapa hal yang sangat fundamental, agar kita tidak terjebak pada perencanaan jangka pendek. Kita harus punya mimpi besar itu kan persis seperti yang diinginkan presiden juga. Kita harus perencanaan jangka panjang itu kan juga itu kan persis yang disampaikan Pak Presiden juga. Juga pemerintah harus berperan aktif, pemerintah harus hadir, itu sama," jelas Pratikno.

Menurut Pratikno, apa yang disampaikan Megawati sejalan dengan visi misi Presiden Jokowi memimpin pemerintahan. Walaupun secara khusus, Presiden Jokowi tidak menanggapi masalah pengelolaan BUMN.

"Pak Presiden juga menyampaikan bahwa semangat yang disampaikan Bu Megawati telah menjadi semangat juga bagi pemerintah jadi semangat untuk pemerataan melalui pembangunan infrastruktur, harga yang terjangkau di seluruh pelosok nusantara," tutup Pratikno.