Memasuki New Normal, Tenaga Medis Minta Kebutuhan APD Mutlak Tersedia

Sebagai tenaga medis, dia tidak menampik kemungkinan terjadinya lonjakan saat new normal disusul dengan kembali beroperasinya seluruh layanan kesehatan secara bertahap.

2020-06-01 16:02:37

Sejumlah rencana pemerintah yang ingin menerapkan tatanan kehidupan normal gaya baru atau new normal harus diikuti dengan sejumlah kesiapan sarana dan prasarana bagi fasilitas kesehatan termasuk kebutuhan alat pelindung diri (APD), karena new normal masih memiliki kemungkinan lonjakan kasus Covid-19.

Untuk antisipasi itu, Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jakarta, Jajang Rahmat menggambarkan jika memasuki new normal kebutuhan APD adalah hal yang mutlak bagi seluruh layanan kesehatan, sebagai antisipasi perlindungan bagi para tenaga medis.

Sebagai tenaga medis, dia tidak menampik kemungkinan terjadinya lonjakan saat new normal disusul dengan kembali beroperasinya seluruh layanan kesehatan secara bertahap. Oleh karena itu kebutuhan APD menjadi hal terpenting bagi tenaga medis selama bertugas.

"Tentang pelayanan kesehatan seperti halnya di Amerika itu saat new normal telah membuka pemeriksaan seperti poliklinik dengan protokol kesehatan dan antrean yang dibatasi, kalau itu kita sudah. Nah untuk mempersiapkan itu, ketersediaan alat pelindung diri APD itu mutlak saat new normal nanti. Para tenaga medis harus dibekali dengan hazmat tidak hanya masker saja," tutur Jajang saat dihubungi merdeka.com, Senin (1/6)

Dia mengingatkan jangan sampai saat memasuki new normal para tenaga medis masih mengeluhkan ketersediaan APD yang tidak tersedia, karena itu bisa membahayakan para tenaga medis.

"Kalau kemarin kita lihat pemberitaan di daerah itu ada tenaga kesehatan, yang dianggap menolak melayani kira-kira begitu. Ternyata alasan tenaga kesehatan itu karena APD-nya tidak tersedia. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah saat new normal, jangan sampai terjadi kekurangan APD," pintanya.

"Saat new normal keterbatasan masker berstandar dan APD yang dihemat-hemat bagi tenaga kesehatan tertentu, sudah tidak ada lagi saat new normal. Karena, new normal itu layanan kesehatan dibuka seperti semula seperti layanan poliklinik, imunisasi maka kebutuhan APD bagi tenaga medis semakin banyak dan harus tercukupi," sambungnya

Selain kebutuhan APD, lanjut Jajang, pada saat new normal penerapan protokol kesehatan juga harus berjalan dengan baik secara bertahap. Termasuk manajemen rumah sakit yang harus mempersiapkan inovasi dalam pelayanan kesehatan beradaptasi dengan teknologi.

"Selain APD, memang dari layanan kesehatan harus melakukan inovasi-inovasi seperti sarana pelayanan kesehatan berbasis virtual, kemudian pengembangan layanan secara drive thru. Termasuk kita dari tenaga medis mengembangkan webinar untuk pelatihan bagi tenaga medis untuk menghindari kontak langsung," katanya.

Kriteria New Normal

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu daerah dapat kembali melaksanakan aktivitas ekonomi yang produktif dan aman Covid-19, sudah melakukan indikator kesehatan. Salah satunya pendekatan berdasarkan kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Sesuai dengan rekomendasi WHO, kami menggunakan pendekatan atau kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, serta pelayanan kesehatan," ujar Wiku dalam keterangannya, seperti dikutip Minggu (31/5).

Dia menuturkan, ada 11 indikator utama yang dipakai guna melihat penurunan jumlah kasus selama dua minggu sejak puncak terakhirnya, dengan target lebih dari 50 persen untuk setiap wilayah. Adapun penurunan angka yang dilihat tersebut adalah berdasarkan dari jumlah yang meninggal, penurunan jumlah kasus positif, termasuk kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dirawat di rumah sakit, juga jumlah pasien sembuh dan selesai pemantauan.

Selain itu, indikator lain adalah dengan melihat hasil dari jumlah pemeriksaan laboratorium, di mana positivity rate-nya harus di bawah 5%, dan penggunaan metode pendekatan RT atau angka reproduktif efektif kurang dari 1.

Ditemukan, ada 102 wilayah yang dinyatakan aman dan dikelompokkan dalam zona hijau. "Seluruh wilayah tersebut selanjutnya diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19," jelas Wiku.

Dalam wilayah tersebut, tidak ada DKI Jakarta, Jawa Barat, maupun Banten, yang disebut-sebut sebagai percontohan untuk new normal.

Dari keseluruhan wilayah tersebut, Wiku berharap agar peningkatan kesehatan masyarakat dapat terus ditingkatkan, baik secara individu maupun secara bersama-sama. Hal itu penting mengingat bahwa pandemi Covid-19 merupakan bentuk kedaruratan kesehatan masyarakat.

"Kita perlu meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat kita, kita semua paham keadaan saat ini adalah kedaruratan kesehatan masyarakat dan terutama virus ini melalui droplets, maka dari itu kita pastikan bahwa kita harus menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dan ini, perilaku ini harus dilakukan secara baik oleh individu maupun secara bersama-sama secara kolektif," ujar Wiku.

(mdk/rhm)