Menag Sebut Belum Ada Kepastian Haji 2022 dari Pemerintah Saudi
Yaqut mengatakan, penyelenggaraan haji sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah berjanji terus berkoordinasi untuk memastikan penyelenggaraannya.
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perhubungan membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022.
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengungkap, penyelenggaraan haji masih juga belum jelas. Pemerintah belum mendapatkan kepastian dari pemerintah Arab Saudi.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Kenapa Komisi II DPR RI berkunjung ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Apa yang dijelaskan oleh KY kepada Komisi III DPR tentang seleksi calon hakim agung? Surat yang ditandatangani Ketua KY Amzulian Rifai (4/9) itu intinya menyatakan bahwa seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait.
"Sampai saat ini kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1443H/2022H belum dapat diperoleh sebagaimana yang telah disampaikan pada raker sebelumnya," ujarnya dalam rapat di DPR RI, Senin (17/1).
Dia mengatakan, penyelenggaraan haji sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah berjanji terus berkoordinasi untuk memastikan penyelenggaraannya.
"Sebagaimana tahun-tahun yang lalu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Namun begitu kami terus berkoordinasi dan hasil koordinasi," ujarnya.
Kendati begitu, pemerintah tetap menyiapkan penyelenggaraan haji. Pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi untuk memperoleh kuota.
Namun, sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum membuka pembicaraan soal haji ini. MoU membahas penyelenggaraan haji biasanya dilakukan pada Desember sampai awal Januari.
"Belum adanya pembicaraan ini, bapak ibu sekalian, bukan hanya kepada Indonesia tetapi juga kepada negara-negara lain yang menyelenggarakan misi haji," tutup Yaqut.
Terus Lobi Kerajaan Arab Saudi
Yaqut mengaku pihaknya terus melobi pihak Kerajaan Arab Saudi untuk membahas mengenai kuota jemaah haji asal Indonesia di 2022 ini. Namun, Kerajaan Arab Saudi masih enggan untuk melakukan pembahasan tersebut.
"Dalam rangka memperoleh kuota haji, kami telah dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, namun Pemerintah Arab Saudi menyampaikan bahwa belum dapat melakukan pembicaraan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M," terangnya.
Dia memastikan keengganan Saudi untuk membahas kuota haji bukan hanya terhadap Indonesia, tetapi juga terhadap negara-negara lain.
Pembahasan kuota haji, kata Yaqut menjadi salah satu rangkaian untuk memastikan apakah di tahun ini calon jemaah haji asal Indonesia bisa diberangkatkan. Yaqut menambahkan, hingga detik ini pihaknya belum mendapat kepastian ada tidaknya pemberangkatan jemaah haji di tahun ini.
"Salah satu tahapan persiapan penyelenggaraan haji adalah dilakukannya MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Dalam kondisi normal dan memperhatikan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan pada bulan Rabiulawal sampai dengan Rabiul Tsani (Rabiulakhir)," tutupnya.
(mdk/fik)