Mendagri: Ada Anggaran Stunting Rp10 Miliar, Habis Cuma Buat Rapat Rp6 Miliar
Mendagri Tito Karnavian menyayangkan bahwa ada program stunting di daerah dengan anggaran Rp10 miliar, tetapi sampai ke rakyat cuma Rp2 miliar.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyayangkan bahwa ada program stunting di daerah yang memiliki anggaran sebesar Rp10 miliar, tetapi sampai ke rakyat hanya Rp2 miliar.
Dia mengaku sudah meminta kepada Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk memelototi belanja-belanja daerah yang tidak efisien tersebut. Menurut dia, para kepala daerah perlu mengubah pola pikir terhadap program-program tersebut.
- Bapanas Minta Anggaran Rp800 Miliar Untuk Lanjutkan Program Bantuan Pangan di 2025
- BPIP Ikut Turun Tangani Stunting, Bagikan Sembako Sehat di Karanganyar
- Puan Maharani: Anggaran Pengentasan Stunting Rp8 Miliar Malah Digunakan untuk Perjalanan Dinas
- Turunkan Angka Stunting, Pemkab Cianjur Mengandalkan Pangan Lokal
"Ada program stunting, anggarannya Rp10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain, Rp6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak di bawah dua tahun itu Rp2 miliar. Rp2 miliar lagi evaluasi," kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12).
Lebih lanjut, dia mengatakan tidak ingin para kepala daerah justru tertipu oleh para pejabat di bawahnya yang main-main terhadap penggunaan anggaran.
Biasanya, kata dia, penggunaan anggaran untuk program-program tersebut dikelola oleh Sekretaris Daerah, Badan Pendapatan Daerah, atau Badan Keuangan dan Aset Daerah.
"Ada lagi programnya terlalu banyak itu, rapat dalam rangka penguatan, ini rapat penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini," kata dia.
Buat Mal Pelayanan Publik
Di samping itu, dia mengatakan pemerintah ingin membuat perubahan supaya anggaran negara atau daerah lebih efisien, serta membuat pendapatan menjadi banyak. Jika pendapatan banyak dan belanja efisien, maka daerah akan bangkit sesuai semangat otonomi daerah.
"Kemudian izin perusahaan harus betul-betul dilaksanakan. Buatlah mal layanan publik yang udah kita setting menjadi model satu pintu, mudah semua," katanya.
Dia mengatakan daerah-daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan transfer dari pusat, akan berjalan secara mandiri. Dengan anggaran yang kuat, maka daerah tersebut bisa leluasa membuat program apapun untuk kesejahteraan rakyat.
"Kalau ini bisa terjadi, setiap daerah bergerak, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan bergerak sama kita menangani inflasi," kata dia.