Mendagri sebut anggaran TGUPP zaman Ahok tak masuk RAPBD sehingga tidak dipersoalkan
"Laporan Dirjen Keungan Daerah, di zaman Pak Ahok tidak muncul di RAPBD sehingga tidak dipersoalkan karena TGUPP dibebankan atau menggunakan Biaya Penunjang Operasional KDH," kata Tjahjo menyampaikan hasil evaluasi anak buahnya. Demikian diterima merdeka.com melalui pesan singkat, Jumat (22/12).
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengkritik Kementerian Dalam Negeri terkait anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mereka ajukan dalam RAPBD DKI 2018. Anggaran TGUPP yang diajukan Pemprov DKI mencapai Rp 28,99 miliar.
Info yang didapat Anies, anggaran tersebut dicoret Kemendagri. "Memang ada keanehan di sini, dicoret bukan dananya, TGUPP nya. Kami juga lagi mencoba mengerti ada apa ini dengan Kemendagri," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/12) kemarin.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Bagaimana Anies-Cak Imin menuju ke KPU? Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Saat itu, mereka menggunakan mobil Jeep untuk menuju ke KPU RI, Jakarta.
-
Bagaimana cara PKB memutuskan apakah akan mendukung Anies di Pilgub Jakarta? Ya kita lihat nanti, pendaftaran tgl berapa ya? 27 agustus, kita lihat perkembangannya kayak apa," ujarnya.
-
Apa yang dikatakan Anang Hermansyah tentang bergabungnya ia dengan PDIP? Mendapat pujian seperti itu, suami Ashanty tidak mempermasalahkan akan berjuang bersama Krisdayanti di masa yang akan datang. "Baiklah, nggak masalah," kata Anang Hermansyah di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada Minggu (10/9/2023).
Dia menyayangkan TGUPP yang sudah ada sejak era gubernur Joko Widodo tapi baru dipermasalahkan di eranya. Harusnya, menurut Anies, jika memang ada yang tak sesuai seperti dalam jumlah bisa dikurangi dan tidak lansung mencoret.
"Jadi aneh bayangkan sebuah institusi yang sudah berjalan beberapa tahun di era Pak Jokowi, Pak Basuki dan Pak Djarot mendadak di era kami enggak boleh. Lain kalau kita bicara tentang jumlah anggarannya, personalia. Kalau ini enggak, ini TGUPP-nya. TGUPP-nya dianggap salah. Dianggap salah tempat dan macam-macam," sambungnya.
Kemendagri memberikan penjelasan atas keluhan Anies. Menteri Dalam Negeri Tjahajo Kumolo mengaku sudah mendapatkan penjelasan dari Dirjen Keuangan Daerah soal TGUPP di RAPBD DKI 2018 yang dipertanyakan Anies.
Dia menegaskan, tak membantah tim serupa juga pernah ada di era gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun tidak dibebankan dalam APBD.
"Laporan Dirjen Keungan Daerah, di zaman Pak Ahok tidak muncul di RAPBD sehingga tidak dipersoalkan karena TGUPP dibebankan atau menggunakan Biaya Penunjang Operasional KDH," kata Tjahjo menyampaikan hasil evaluasi anak buahnya. Demikian diterima merdeka.com melalui pesan singkat, Jumat (22/12).
Dalam evaluasi Kemendagri terhadap APBD 2018 ada beberapa hal yang fokus. Termasuk anggaran TGUPP yang tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada Biro Administrasi Sekretaris Daerah mengingat:
a. Keluaran yang diharapkan atas penyediaan anggaran tersebut tidak sesuai dengan fungsi Biro Administrasi Sekretaris Daerah
b. TGUPP bukan merupakn unit SKPD, sehingga tidak memiliki fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan serta fungsi penunjuang urusan pemeriksan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Selain TGUPP, poin anggaran yang dievaluasi adalah belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kesenian/kebudayan Rp 82 miliar lebih pada kegiatan pembelian rumah MT Haryono.
Kemudian terkait anggaran perjalanan dinas.
Soal TGUPP yang diperjuangkan Anies-Sandi sebenarnya sudah pernah dijelaskanKementerian Dalam Negeri melalui Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin.
"Kami merekomendasikan untuk dianggarakan menggunakan anggaran biaya operasionalnya kepala daerah bukan menggunakan pos khusus. Mengambil jatahnya pak gubernur kira-kira begitu. biaya operasional," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, Jakarta, Kamis (21/12).
Baca juga:
Anies kritik pembangunan koridor 13 zaman Ahok karena tak terintegrasi stasiun KRL
Kata mereka soal trotoar Tanah Abang kini bersih dari PKL
PKL Tanah Abang tak dapat lapak: Pak Anies udah bagus-bagus kok kayak gini
Warga Tanah Abang tolak cara Anies tutup jalan untuk beri lapak PKL
Kunjungi Tanah Abang, Anies pilih naik KRL
Banyak warga tak tahu jalan di depan Stasiun Tanah Abang ditutup buat lapak PKL
Mulus di era Jokowi-Ahok-Djarot, TGUPP dicoret saat pemerintahan Anies