Mendagri sebut maraknya OTT kepala daerah karena masalah individu
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat menambah daftar kepala daerah yang ditindak operasi tangkap tangan KPK. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan fenomena ini merupakan perbuatan oknum saja.
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat menambah daftar kepala daerah yang ditindak operasi tangkap tangan KPK. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan fenomena ini merupakan perbuatan oknum saja.
Menurutnya, kepala daerah yang terkena OTT pun hanya kurang dari 1 persen. Mantan Sekjen PDIP ini menegaskan sistem di kementeriannya tidak ada yang salah.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
Pihaknya juga sudah berulangkali mengingatkan wilayah rawan korupsi kepada para kepala daerah. Mulai dari penganggaran, dana hibah dan bansos, serta pengadaan barang dan jasa.
"Ya kami mau ngomong apa ya. Selalu saya sampaikan area rawan korupsi, perencanaan anggaran, politik uang. Lah kok masih ada aja," kata Tjahjo di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (24/5).
"Sistemnya sudah bagus semua. Ya kembali ke individunya, karakter," imbuhnya.
Tjahjo menampik bahwa maraknya korupsi di kepala daerah karena biaya pilkada yang mahal. Dia menyebutkan hanya oknum kecil saja yang melakukan korupsi terkait untuk menutup biaya pencalonan.
"Saya kira enggak semua. Memang kalau mau jujur yang kena enggak sampai 1 persen ya. Enggak sampai 1 persen enggak bisa diinikan, kan case by case aja," kata dia.
Sebelumnya, Tim Penindakan KPK melakukan OTT terhadap Bupati Buton Selatan pada Rabu (23/5). Delapan orang lainnya juga ikut diamankan.
OTT ini diduga suap terkait proyek di daerah setempat. Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan hari ini akan ada pengumuman resmi.
Baca juga:
Bupati Buton Selatan kena OTT, Kemendagri sudah siapkan pengganti sementara
Kena OTT, Bupati Buton Selatan dan 6 orang dibawa ke gedung KPK
Bupati Buton Selatan ditangkap KPK karena proyek, uang Rp 400 juta diamankan
KPK dalami kaitan OTT Bupati Buton Selatan dengan biaya Pilkada
Begini suasana Polres Baubau saat KPK periksa Bupati Buton Selatan
Bupati Buton Selatan Agus Feisal, anak Cawagub Sultra yang kena OTT KPK